PENERIMAAN PAJAK 2016

BPDP Sawit Setor PPN Hingga Rp996 Miliar

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Januari 2017 | 08:47 WIB
BPDP Sawit Setor PPN Hingga Rp996 Miliar

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit telah berkontribusi dalam mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produsen biofuel sawit. Pencapaian ini berkat langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor sawit.

Direktur Utama BPDP Bayu Krisnamurthi mengatakan langkah sigap telah dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja ekspor sawit dan terbukti mampu berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

“BPDP sawit telah berkontribusi terhadap PPN sebesar Rp996 miliar pada tahun 2016 dan sudah disetorkan ke kas negara. Hal ini atas hasil capaian dua langkah strategis yang telah dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Baca Juga:
Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Pada akhir 2015 sawit Indonesia sempat menghadapi tekanan serius meliputi produksi yang menurun akibat kekeringan El Nino, harga minyak bumi yang mencapai posisi terlampau rendah sekitar US$30-35 per barel, dan permintaan dunia yang juga turut melemah.

Namun, selama 2016 Indonesia sebagai global maket leader dengan total ekspor terbesar di dunia telah melakukan dua langkah strategis yang berdampak pada ‘dunia persawitan’. Hal tersebut antara lain dengan implementasi program B20 biodiesel, dengan mewajibkan mencampur 20% biodiesel sawit pada setiap minyak diesel solar yang dijual.

Kemudian dengan mengaktifkan secara penuh pemanfaatan dana sawit melalui BPDP baik untuk mendukung program B20 maupun program strategis lain yaitu peremajaan kebun sawit rakyat, riset sawit, pendidikan dan latihan petani sawit, serta promosi dan diplomasi sawit.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Hasil atas implementasi kebijakan strategis tersebut semakin baik pada 2016 yang tercermin pada CPO, PKO, dan turutannya mencapai 25,7 juta ton, turun 2% dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 26,2 juta ton.

Namun, nilai ekspor sawit 2016 mencapai US$17,8 miliar atau sekitar Rp240 triliun, mengalami peningkatan sebesar 8% dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai US$16,5 miliar atau sekitar Rp220 triliun. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Jumat, 18 Oktober 2024 | 10:30 WIB KOTA SERANG

Kejar Pendapatan Daerah, Kota Ini Bakal Bentuk Tim Intelijen Pajak

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja