Bonus Demografi Bantu Naikkan Tax Ratio, PPN dan PPh Jadi Andalan

JAKARTA, DDTCNews - Pertumbuhan kelas menengah yang terjadi beberapa tahun terakhir bakal berperan penting dalam perbaikan tax ratio.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan jumlah masyarakat miskin dan rentan di Indonesia konsisten menurun, sedangkan jumlah masyarakat kelas menengah terus mengalami peningkatan.

Pemerintah mencatat jumlah masyarakat kelas menengah saat ini mencapai 22,5% dari total populasi, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2 dekade lalu yang hanya mencapai 7% dari total populasi.

Potensi pajak dari masyarakat kelas menengah pun dapat dioptimalkan untuk mendukung penerimaan anggaran bila reformasi pajak dilaksanakan.

"Tax ratio Indonesia memang tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara peers. Ini menunjukkan bahwa peningkatan tax ratio Indonesia sesungguhnya sangat dimungkinkan," ujar Suahasil pada International Tax Conference 2021 bertajuk The New Era of Global Tax Transparency yang diselenggarakan oleh IAI, Selasa (12/10/2021).

Dengan populasi kelas menengah yang terus bertumbuh, penerimaan pajak sesungguhnya dapat dioptimalkan khususnya melalui PPN dan PPh orang pribadi.

Penerimaan pajak yang optimal dibutuhkan untuk menciptakan anggaran yang kuat guna mendukung cita-cita Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045.

Menurut Suahasil, anggaran yang baik dan kuat harus dapat menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitasi secara optimal. Hal tersebut memerlukan penerimaan pajak yang tinggi.

"Anggaran harus bisa memenuhi kebutuhan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat publik, membantu masyarakat rentan, meredistribusikan penghasilan, dan menstabilkan perekonomian," ujar Suahasil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo mengatakan Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi global. Keberhasilan Indonesia merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 turut ditentukan oleh pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Indonesia akan mengambil peran aktif dalam mendukung pemulihan ekonomi melalui G20. "Sebagai Presidensi G20 pada 2022, Indonesia akan mendapatkan manfaat besar dari kerja sama melalui G20," ujar Mardiasmo. (sap)