PEMILU 2024

Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Desember 2023 | 20:00 WIB
Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mohammad Mahfud MD mengatakan kunci dari penggerak ekonomi adalah penanganan korupsi.

Dalam Debat Cawapres Pemilu 2024, Jumat (22/12/2023), Mahfud MD bercerita tentang adanya pertanyaan terkait dengan kemungkinan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pertanyaan itu muncul karena dalam sejarah sejak reformasi, pertumbuhan ekonomi tidak sampai 7%.

“Dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991 di era orde baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat,” ujar Mahfud MD.

Baca Juga:
Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Menurutnya, sumber permasalahan adalah banyaknya korupsi serta inefisiensi pada sektor-sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, serta investasi.

“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di … sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. Dengan demikian karena banyak korupsi,” katanya.

Mahfud mengatakan korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi juga terjadi pada 3 metra alam.

Baca Juga:
DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

“Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin,” imbuh Mahfud.

Mahfud mengatakan saat bertemu 2 orang pegawai perusahaan angkutan truk di Padang, ada keluhan mengenai tidak didapatkannya subsidi minyak karena dampak korupsi. Selain itu, Mahfud juga menyebut belum dioptimalkannya gas alam di Madura.

“Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tegas Mahfud.

Baca Juga:
PPN 12%, Setuju atau Tidak? Tulis Komentar Anda, Hadiahnya Buku DDTC

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga bercerita mengenai pendapat ekonom dan pengusaha ketika dia menjadi wapres. Menurutnya, ekonom dan pengusaha perlu seorang penegakan hukum agar iklim investasi kondusif.

“Karena kami [pengusaha] kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas, kalau kami [pengusaha] bayar padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, kita harus lawan korupsi,” kata Mahfud.

"Kita harus melawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir mundur kau wir. Anda korupsi, saya tabrak. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan ... Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya," imbuh Mahfud.

Adapun tema debat cawapres kali ini mencakup ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 18:15 WIB HASIL DEBAT PAJAK 21-29 NOVEMBER 2024

Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Jumat, 22 November 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China