PEMILU 2024

Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Desember 2023 | 20:00 WIB
Bicara Pertumbuhan Ekonomi 7%, Mahfud Singgung Soal Korupsi

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan gagasannya saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023). Debat kedua Pemilu 2024 diikuti tiga cawapres yang mengangkat tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mohammad Mahfud MD mengatakan kunci dari penggerak ekonomi adalah penanganan korupsi.

Dalam Debat Cawapres Pemilu 2024, Jumat (22/12/2023), Mahfud MD bercerita tentang adanya pertanyaan terkait dengan kemungkinan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Pertanyaan itu muncul karena dalam sejarah sejak reformasi, pertumbuhan ekonomi tidak sampai 7%.

“Dulu hanya dicapai pada tahun 1989-1991 di era orde baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat,” ujar Mahfud MD.

Baca Juga:
Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Menurutnya, sumber permasalahan adalah banyaknya korupsi serta inefisiensi pada sektor-sektor pembentuk pertumbuhan ekonomi, seperti konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, serta investasi.

“Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di … sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi. Dengan demikian karena banyak korupsi,” katanya.

Mahfud mengatakan korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi juga terjadi pada 3 metra alam.

Baca Juga:
DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

“Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin,” imbuh Mahfud.

Mahfud mengatakan saat bertemu 2 orang pegawai perusahaan angkutan truk di Padang, ada keluhan mengenai tidak didapatkannya subsidi minyak karena dampak korupsi. Selain itu, Mahfud juga menyebut belum dioptimalkannya gas alam di Madura.

“Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi,” tegas Mahfud.

Baca Juga:
PPN 12%, Setuju atau Tidak? Tulis Komentar Anda, Hadiahnya Buku DDTC

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga bercerita mengenai pendapat ekonom dan pengusaha ketika dia menjadi wapres. Menurutnya, ekonom dan pengusaha perlu seorang penegakan hukum agar iklim investasi kondusif.

“Karena kami [pengusaha] kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas, kalau kami [pengusaha] bayar padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, kita harus lawan korupsi,” kata Mahfud.

"Kita harus melawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir mundur kau wir. Anda korupsi, saya tabrak. Ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan ... Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya," imbuh Mahfud.

Adapun tema debat cawapres kali ini mencakup ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 03 Desember 2024 | 18:15 WIB HASIL DEBAT PAJAK 21-29 NOVEMBER 2024

Berikut Ini Masukan Peserta Debat Pajak soal PPN 12%

Jumat, 22 November 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Aplikasi Coretax Siap Dukung Implementasi PPN 12 Persen

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra