OTORITAS MONETER

BI & Bank of Thailand Jalin Kerja Sama Anti Pencucian Uang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 April 2019 | 13:41 WIB
BI & Bank of Thailand Jalin Kerja Sama Anti Pencucian Uang

Penandatanganan MoU. (foto: Bank indonesia)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penguatan kerja sama anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT).

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BoT Veerathai Santiprabhob. Penandatanganan dilakukan di tengah pertemuan Gubernur Bank Sentral se-Asean pada Kamis (4/4/2019) di Chiang Rai Thailand.

“Nota kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas (2018) dan Bank Negara Malaysia (2013),” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resminya.

Baca Juga:
BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Kesepakatan tersebut menjadi wujud nyata upaya BI untuk mendukung pemerintah Indonesia agar menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). MoU ini juga menunjukkan komitmen bank sentral untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.

Penandatangan MoU dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara. Selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan.

Ada tiga tujuan penandatangan nota kesepahaman ini. Pertama, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan handal.

Kedua, mendorong inovasi keuangan. Ketiga, memperkuat implementasi kebijakan APU PPT. Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI – BoT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Kamis, 05 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Daya Beli Saat PPN Naik, BI Diminta Turunkan Suku Bunga Acuan

Sabtu, 30 November 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Prabowo: Indonesia Disegani karena Tidak Pernah Gagal Bayar Utang

Rabu, 20 November 2024 | 17:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

AS Bakal Kenakan Bea Masuk Tinggi dan Potong Pajak, Ini Kata BI

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra