EKONOMI DIGITAL

Bertemu Sri Mulyani, Ini Saran Bos Gojek Soal Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Oktober 2017 | 15:48 WIB
Bertemu Sri Mulyani, Ini Saran Bos Gojek Soal Pajak Digital

JAKARTA, DDTCNews – CEO Gojek Nadiem Makarim mengemukakan pendapatnya terkait rencana pemerintah yang menyasar pajak di bisnis start-up digital seperti e-commerce dan transportasi online.

Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak digital, terutama agar para investor tidak lari dan perkembangan bisnis tetap bisa terbangun.

Hal itu diungkapkannya saat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi 'Kerja Nyata Membangun Negeri' sebagai bagian rangakan peringatan 71 Hari Oeang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/10).

"Saran saya perlu hati-hati sekali. Walaupun kita gede, tapi masih bleeding (berdarah-darah) satu dua tahun ke depan. Kalau pemerintah ingin canangkan target besar ke pemain, investor akan menarik diri, dan pertumbuhan akan terhambat," kata Nadiem.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Menurut dia, pemerintah perlu memberi banyak ruang terlebih dahulu pada perusahaan teknologi untuk berkembang. Potensi pajak yang besar justru datang saat perusahaan digital sudah semakin besar, dengan database pelanggan yang tercatat dengan baik.

"Saran saya ikuti filsafat teknologi. Artinya semua orang masuk dulu ke transaksi digital, baru meningkatkan revenue pajak ke depannya. Move orang ke cashless, dari digital itu bisa diraih jauh lebih banyak pajak, saat semua sudah terdigitalisasi," jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan pengemudi Gojek sendiri, baik ojek maupun taksi online, hampir semuanya berasal dari kalangan menengah bawah.

"Kalau Gojek kebanyakan kelas menengah bawah. Kalau Gocar menengah bawah juga tapi sedikit lebih tinggi. Enggak semuanya juga punya mobil sendiri, ada yang sewa, atau dia leasing untuk melaksanakan bisnis itu," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 09:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax System Terus Disempurnakan, Sri Mulyani Minta Dukungan WP

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China