EKONOMI DIGITAL

Bertemu Sri Mulyani, Ini Saran Bos Gojek Soal Pajak Digital

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Oktober 2017 | 15:48 WIB
Bertemu Sri Mulyani, Ini Saran Bos Gojek Soal Pajak Digital

JAKARTA, DDTCNews – CEO Gojek Nadiem Makarim mengemukakan pendapatnya terkait rencana pemerintah yang menyasar pajak di bisnis start-up digital seperti e-commerce dan transportasi online.

Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak digital, terutama agar para investor tidak lari dan perkembangan bisnis tetap bisa terbangun.

Hal itu diungkapkannya saat bertemu langsung dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi 'Kerja Nyata Membangun Negeri' sebagai bagian rangakan peringatan 71 Hari Oeang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/10).

"Saran saya perlu hati-hati sekali. Walaupun kita gede, tapi masih bleeding (berdarah-darah) satu dua tahun ke depan. Kalau pemerintah ingin canangkan target besar ke pemain, investor akan menarik diri, dan pertumbuhan akan terhambat," kata Nadiem.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Menurut dia, pemerintah perlu memberi banyak ruang terlebih dahulu pada perusahaan teknologi untuk berkembang. Potensi pajak yang besar justru datang saat perusahaan digital sudah semakin besar, dengan database pelanggan yang tercatat dengan baik.

"Saran saya ikuti filsafat teknologi. Artinya semua orang masuk dulu ke transaksi digital, baru meningkatkan revenue pajak ke depannya. Move orang ke cashless, dari digital itu bisa diraih jauh lebih banyak pajak, saat semua sudah terdigitalisasi," jelas Nadiem.

Nadiem menjelaskan pengemudi Gojek sendiri, baik ojek maupun taksi online, hampir semuanya berasal dari kalangan menengah bawah.

"Kalau Gojek kebanyakan kelas menengah bawah. Kalau Gocar menengah bawah juga tapi sedikit lebih tinggi. Enggak semuanya juga punya mobil sendiri, ada yang sewa, atau dia leasing untuk melaksanakan bisnis itu," pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN