Bertemu Menkeu, Begini Permintaan Pelaku Usaha Pers

JAKARTA, DDTCNews - Direktur Utama PT Tempo Inti Media Toriq Hadad meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang berbagai insentif pajak yang pemerintah berikan kepada pelaku usaha pers atau media massa cetak.

Toriq mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan semua usaha media massa mengalami tekanan berat, sehingga membutuhkan insentif pajak untuk melonggarkan kas. Menurutnya, perusahaan tengah dalam upaya bertahan agar bisa melewati pandemi dan kembali beroperasi normal.

"Tentu, saya, dan saya yakin komunitas penerbit media massa pada umumnya masih membutuhkan berbagai kelonggaran dalam hal pajak ini untuk keluar dari survival mode sekarang ini," katanya ketika bertemu Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Selasa (8/12/2020).

Toriq mengapresiasi pemberian berbagai insentif pajak yang hingga saat ini cukup membantu pengusaha media massa bertahan di tengah pandemi. Sayangnya, semua insentif tersebut akan berakhir pada bulan ini.

Jenis insentifnya sama seperti sektor usaha lainnya, meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Pasal 22 impor, serta diskon angsuran 50% PPh Pasal 25. Selain itu, ada insentif pajak pertambahan nilai (PPN) DTP atas kertas koran dan majalah.

Toriq menilai berbagai insentif pajak tersebut akan membantu dunia usaha bertahan melewati pandemi, yang artinya juga mempertahankan eksistensi wajib pajak badan.

Jika kembali memperoleh insentif pajak, Toriq memastikan perusahaannya dan media massa lain akan bisa kembali membayar pajak dengan normal saat kondisi keuangannya telah pulih.

"Kami berharap berbagai macam kelonggaran itu akan segera membawa kami ke kondisi yang normal, sehingga saat itulah kami bisa memulihkan usaha dan membayar pajak secara normal pula," ujarnya.

Mendengar permintaan Toriq, Sri Mulyani mengakuibanyak pengusaha yang berjuang keras mempertahankan usahanya, tidak hanya dari media. Menurutnya, hanya sedikit sektor usaha yang mampu tumbuh positif pada situasi pandemi ini, seperti farmasi, kesehatan, dan teknologi informasi.

Meski demikian, Sri Mulyani belum memberikan kepastian soal keberlangsungan berbagai insentif pajak itu. "Pemerintah melihat seluruh sektor ekonomi, mengalami tekanan yang seperti disebut Pak Toriq, dalam situasi survival. Kami melihat perusahaan yang sangat painfull," katanya. (Bsi)