PAJAK RAKSASA DIGITAL

Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 29 Oktober 2018 | 10:32 WIB
Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond. (DDTCNews - foto: Drapers)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond akan menetapkan beberapa tenggat waktu dan jadwal tindakan unilateral yang akan ditempuh terkait pengenaan pajak layanan digital.

Penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi digital ini memang tidak akan dieksekusi segera dalam anggaran. Namun, penjabaran jadwal tindakan menjadi penegasan Inggris yang akan bertindak secara unilateral jika kesepakatan internasional tidak kunjung terjadi.

“Kami tidak akan membicarakan hal ini selamanya. Kami harus memiliki jadwal untuk bergerak maju dan kami harus menetapkan beberapa tenggat waktu (deadline),” ujarnya, seperti dilansir dari Financial Times, Senin (29/10/2018).

Baca Juga:
Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Sejatinya, Philip lebih memilih untuk mengatasi masalah pemajakan perusahaan digital ini melalui kerja sama internasional. Namun, ada kekhawatiran tidak ada solusi global karena risiko resistensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Bagaimanapun, langkah ini akan berdampak luas terhadap beberapa perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Google, Amazon, Facebook, Apple, dan eBay. Bahkan, Senator AS menganggap rencana pajak digital akan mendiskriminasi perusahaan asal Negeri Paman Sam.

“Ini masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Pada saat yang bersamaan, Philip juga berada dibawah tekanan untuk memperkenalkan pajak tersebut karena anggota parlemen dari seluruh lini partai mengklaim sistem pajak saat ini tidak adil. Apalagi, tahun lalu, Facebook hanya membayar pajak 7,4 juta pound sterling di Inggris.

Departemen Keuangan menolak memberi komentar terkait batas waktu yang tepat untuk pengenaan pajak perusahaan digital. Namun, salah satu sumber yang dekat dengan Philip mengatakan rencana penjabaran jadwal itu untuk ‘menaikkan taruhan’.

Sebelumnya, Kepala Direktorat Pajak Komisi Eropa Valère Moutarlier pernah mengatakan ada momentum pencapaian kesepakatan pada akhir tahun ini. Bahkan, Komisaris Bidang Ekonomi Eropa Pierre Moscovici mengatakan akan ada tagihan Rp87,89 triliun untuk Facebook, Amazon, dan Google bersamaan dengan momentum Natal. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN