PAJAK RAKSASA DIGITAL

Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral

Kurniawan Agung Wicaksono | Senin, 29 Oktober 2018 | 10:32 WIB
Bersiap, Menkeu Inggris Siap Beberkan Deadline Aksi Unilateral Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond. (DDTCNews - foto: Drapers)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond akan menetapkan beberapa tenggat waktu dan jadwal tindakan unilateral yang akan ditempuh terkait pengenaan pajak layanan digital.

Penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi digital ini memang tidak akan dieksekusi segera dalam anggaran. Namun, penjabaran jadwal tindakan menjadi penegasan Inggris yang akan bertindak secara unilateral jika kesepakatan internasional tidak kunjung terjadi.

“Kami tidak akan membicarakan hal ini selamanya. Kami harus memiliki jadwal untuk bergerak maju dan kami harus menetapkan beberapa tenggat waktu (deadline),” ujarnya, seperti dilansir dari Financial Times, Senin (29/10/2018).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Sejatinya, Philip lebih memilih untuk mengatasi masalah pemajakan perusahaan digital ini melalui kerja sama internasional. Namun, ada kekhawatiran tidak ada solusi global karena risiko resistensi dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

Bagaimanapun, langkah ini akan berdampak luas terhadap beberapa perusahaan Amerika Serikat (AS) seperti Google, Amazon, Facebook, Apple, dan eBay. Bahkan, Senator AS menganggap rencana pajak digital akan mendiskriminasi perusahaan asal Negeri Paman Sam.

“Ini masih lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa,” katanya.

Baca Juga:
PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Pada saat yang bersamaan, Philip juga berada dibawah tekanan untuk memperkenalkan pajak tersebut karena anggota parlemen dari seluruh lini partai mengklaim sistem pajak saat ini tidak adil. Apalagi, tahun lalu, Facebook hanya membayar pajak 7,4 juta pound sterling di Inggris.

Departemen Keuangan menolak memberi komentar terkait batas waktu yang tepat untuk pengenaan pajak perusahaan digital. Namun, salah satu sumber yang dekat dengan Philip mengatakan rencana penjabaran jadwal itu untuk ‘menaikkan taruhan’.

Sebelumnya, Kepala Direktorat Pajak Komisi Eropa Valère Moutarlier pernah mengatakan ada momentum pencapaian kesepakatan pada akhir tahun ini. Bahkan, Komisaris Bidang Ekonomi Eropa Pierre Moscovici mengatakan akan ada tagihan Rp87,89 triliun untuk Facebook, Amazon, dan Google bersamaan dengan momentum Natal. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?