Belum Ada Konsensus Soal Pajak Digital

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Jumat (23/3), kabar mengenai pajak ekonomi digital masih mewarnai media nasional. Kali ini, dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan digital global.

Di sisi lain, OECD baru-baru ini merilis Interim Report 2018 yang menekankan bahwa belum ada konsensus antarnegara mengenai aspek pemajakan digital ini. Alih-alih memberikan suatu sinyal terkait adanya konsensus global pada masa depan, Interim Report justru dianggap hanya memberi kesan mengenai sulitnya mendapatkan kesepahaman dari para anggota Inclusive Framework (IF) BEPS.

Kabar lainnya mengenai usulan insentif pajak obligasi yang dinilai belum mendesak oleh Ditjen Pajak. Berikut ringkasannya:

• Pemerintah Perjuangkan Hak untuk Pajaki Perusahaan Digital: Pemerintah berupaya keras agar bisa memajaki perusahaan digital global seperti Google, Facebook, Amazon, Lazada, Twitter, Grab dan Uber. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemajakan itu dilakukan dengan memaknai sumber pajak dan kewajiban pajak ditentukan bukan oleh lokasi kantor pusat atau cabang tapi melalui significant economic presence.
• Interim Report 2018 Masih Terbelah: Belum ada kesepahaman para anggota IF BEPS mengenai pajak digital. Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan hal itu terlihat dari masih terbelahnya pendapat mengenai seberapa jauh reformasi pajak internasional dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Menurutnya, bagi Indonesia, belum ada kesepahaman itu bisa dibaca sebagai peluang untuk membuat aturan baru.
• Usulan Insentif Pajak Obligasi Belum Mendesak: Otoritas pajak menilai usulan pemangkasan tarif pajak bunga obligasi menjadi 5-10% yang diterbitkan di luar negeri belum mendesak. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan sebagian besar yang memiliki perjanjian pajak dengan RI yaitu dengan tarif 10%, bahkan juga tetap ada yang mendapat 5%.
• Perpres Pembebasan Pajak Segera Rilis: Peraturan Presiden (Perpres) tax holiday untuk investasi pembangunan jalan tol. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu sebagai investasi bidang perintis dan tidak ada yang berminat. Menurutnya kalau diberi tax holiday untuk konstruksi, hal ini bisa menurunkan tarif tol hingga Rp125 per kilometer.
• Suku Bunga The Fed Naik: Suku bunga acuan The Fed naik 25 basis poin menjadi 1,5-1,75%, hal ini tertinggi sejak tahun 2008 dan merupakan kenaikan yang keenam kalinya sejak tahun 2015. Dikabarkan, kenaikan suku bunga lanjutan akan ada 2 kali lagi pada tahun ini.
• DMO Batubara Gulung Petambang Kecil: Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menuding patokan harga batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation) untuk pembangkit listrik milik PT PLN tidak adil, harga patokan US$70 per ton bisa membuat perusahaan tambang batubara kecil berguguran.
• 122 Daerah Masih Tertinggal: Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Na Jaweng meminta pemerintah fokus pada penguatan pengawasan pemanfaatan anggaran daerah. Pasalnya, temuan KPPOD atas tidak optimalnya upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi, disebabkan oleh inefisiensi pemanfaatan anggaran.
• Tarif Pajak Tinggi Beri Jalan Ilegal: Distributor dibenturkan dengan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 125% terhadap kendaraan bermesin melebihi 500 cc yang membuat konsumen melirik produk bodong. Chief Executive PT Maxindo Moto Joe Frans mengatakan pajak yang begitu tinggi malah membuat orang memasukkan motor secara ilegal.(Amu)