Begini Saran Ketua Banggar untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak 2023

JAKARTA, DDTCNews - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai pemerintah perlu berupaya keras untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Said menjelaskan optimalisasi menjadi bentuk dari mobilisasi sumber daya domestik. Menurutnya, Indonesia masih berpeluang besar mencapai target penerimaan pajak 2023 dengan memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas.

"Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu," katanya, dikutip pada Jumat (19/8/2022).

Said menilai Indonesia masih akan menikmati berkah dari kenaikan harga komoditas hingga tahun depan. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan sebelum harga berbagai komoditas unggulan bakal mengalami tren penurunan.

Dia juga menyoroti dampak implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam meningkatkan penerimaan. Misal, soal integrasi NIK sebagai NPWP, juga dapat menjadi ruang bagi pemerintah mendorong kepatuhan wajib pajak.

Dia menekankan target penerimaan pajak yang tercapai bakal memberikan kemampuan bagi negara untuk menghadapi berbagai ketidakpastian. Pada RAPBN 2023, target penerimaan pajak ditetapkan Rp1.715,1 triliun, tumbuh 6,7% dari outlook 2022 senilai Rp1.608,1 triliun.

Tak hanya pajak, ia juga mengingatkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui berbagai program hilirisasi. Secara bersamaan, tata kelola BUMN juga perlu terus diperbaiki sehingga kontribusinya terhadap APBN kian meningkat.

Soal kebijakan APBN 2023, Said menyebut terdapat 2 hal yang menjadi sorotan. Pertama, kelanjutan berbagai agenda strategis nasional jangka panjang seperti transformasi ekonomi yang rendah emisi, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, serta revitalisasi industri.

Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan pada tahun depan. Misal, soal pelaksanaan program subsidi pangan dan energi.

"Pemerintah harus melakukan berbagai reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas dunia," ujar Said. (rig)