PEMERIKSAAN PAJAK (10)

Begini Prosedur Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan Pajak

Awwaliatul Mukarromah | Senin, 19 April 2021 | 15:11 WIB
Begini Prosedur Peminjaman Dokumen dalam Pemeriksaan Pajak

DALAM proses pemeriksaan pajak, wajib pajak harus meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan. Peminjaman tersebut dilakukan untuk menghitung besaran penghasilan kena pajak dan jumlah pajak yang terutang.

Proses peminjaman harus dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 28 hingga Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 (PMK 17/2013 jo PMK 18/2021). Adapun prosedur peminjaman dokumen disesuaikan dengan jenis pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Pemeriksaan Lapangan
Pada pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan berlaku ketentuan sebagai berikut.

Baca Juga:
Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Pertama, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Peminjaman dilakukan pada saat itu juga. Pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

Kedua, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan, belum ditemukan atau diberikan oleh wajib pajak pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan.

Ketiga, dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus. Pemeriksa pajak dapat meminta bantuan kepada wajib pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya wajib pajak atau seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Ditjen Pajak maupun dari luar Ditjen Pajak.

Baca Juga:
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Pemeriksaan Kantor
APABILA pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, berlaku ketentuan sebagai berikut.

Pertama, daftar buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh pemeriksa pajak, harus dilampirkan pada Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Kedua, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain tersebut wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Pemeriksa pajak membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

Baca Juga:
Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax

Ketiga, dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum tercantum dalam lampiran Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, pemeriksa pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

Jangka Waktu dan Prosedur
BUKU, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang belum ditemukan atau dicantumkan pemeriksa pajak di atas (baik pemeriksaan lapangan maupun kantor), wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan.

Apabila buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 1 bulan belum terlampaui, pemeriksa pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 kali.

Baca Juga:
Perlunya Wajib Pajak Antisipasi Risiko P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper

Pertama, surat peringatan pertama setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Kedua, surat peringatan kedua setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Setiap surat peringatan yang disampaikan tersebut harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan untuk pemeriksaan.

Kemudian, apabila wajib pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, pemeriksa pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen.

Perlu dicatat, setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari wajib pajak, pemeriksa pajak akan membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.

Baca Juga:
Sepanjang 2024, DJP Kalselteng Tetapkan 6 Wajib Pajak Jadi Tersangka

Selain itu, jika buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dari wajib pajak berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, wajib pajak yang diperiksa juga harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada pemeriksa pajak adalah sesuai dengan aslinya.

Lantas, bagaimana jika buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh pemeriksa pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai wajib pajak?

Dalam kasus tersebut, wajib pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta pemeriksa pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai wajib pajak.

Baca Juga:
Eksklusif! Siap Hadapi P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax

Lebih lanjut, apabila buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, wajib pajak juga dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Konsekuensi Tidak Dipenuhinya Peminjaman Dokumen
APA konsekuensinya jika jangka waktu 1 bulan sudah terlampaui dan wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan dokumen yang diminta?

Dalam hal ini, pemeriksa pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan perincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan tapi belum diserahkan wajib pajak.

Baca Juga:
Gara-Gara Tak Setor PPN Rp3,4 Miliar, Direktur PT Ditahan Kejaksaan

Dalam kasus di atas, pertimbangan pemeriksa pajak juga sangat menentukan. Dalam kondisi dokumen hanya terpenuhi sebagian atau tidak terpenuhi sama sekali, pemeriksa pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan pada bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan.

Jika pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan, dan pemeriksa pajak menyatakan tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak maka konsekuensinya adalah penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan artinya penghasilan kena pajak bukan berdasarkan pembukuan, tetapi berdasarkan pada analisis dan kewajaran menurut pemeriksa pajak (deem).

Baca Juga:
Tersangka Penggelapan PPN Mengaku Kapok Setelah Bayar Denda 300 Persen

Penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan ini menggunakan norma penghitungan penghasila neto (NPPN) yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Namun, apabila penghasilan kena pajak tidak dihitung secara jabatan, pemeriksa pajak dapat meminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudah dipinjam. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

06 Mei 2021 | 10:06 WIB

terimakasih atas informasinya, materi yang ada di web ddtc sangat mudah dipahami

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

Kamis, 23 Januari 2025 | 15:40 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Seminar DDTC Academy soal P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper di Era Coretax

Senin, 20 Januari 2025 | 17:25 WIB DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR

Perlunya Wajib Pajak Antisipasi Risiko P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi