Batasan Nilai Transaksi yang Dipotong PPN oleh BUMN dan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak memberikan penjelasan kepada warganet terkait dengan batasan nilai transaksi yang dipotong PPN oleh instansi pemerintah dan BUMN.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK 8/2021, PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh BUMN dalam hal jumlah pembayaran paling banyak Rp10 juta, termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

“[Selain itu, jumlah pembayaran tersebut] bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10 juta,” sebut Kring Pajak di media sosial, Jumat (10/5/2024).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a PMK-59/2022, PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal pembayaran barang atau jasa jumlahnya paling banyak Rp2 juta rupiah, tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang

“[Selain itu, pembayaran tersebut juga] bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2 juta,” jelas Kring Pajak.

Sebagai informasi, pemotong PPN atau PPN dan PPnBM merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan pengusaha kena pajak (PKP).

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP Tidak Berwujud. (rig)