ADMINISTRASI PAJAK

Batas Penyampaian NPPN Sudah Lewat, Tak Lapor Berarti Pilih Pembukuan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 05 April 2023 | 14:00 WIB
Batas Penyampaian NPPN Sudah Lewat, Tak Lapor Berarti Pilih Pembukuan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Batas waktu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) bagi wajib pajak orang pribadi sudah berakhir pada 31 Maret 2023.

Ditjen Pajak (DJP) sendiri memastikan tidak ada perpanjangan atau perubahan ketentuan mengenai tenggat pemberitahuan NPPN. Pemberitahuan penggunaan NPPN sendiri disampaikan melalui kanal DJP Online atau Kring Pajak, baik telepon 1500200 atau live chat di pajak.go.id.

"Apabila wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN hingga 31 Maret, wajib pajak dianggap memilih untuk menyelenggarakan pembukuan," cuit contact center DJP menjawab pertanyaan netizen, dikutip pada Rabu (5/4/2023).

Baca Juga:
Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Sesuai dengan PMK 54/2021, pemberitahuan menggunakan NPPN disampaikan dalam 3 bulan pertama tahun pajak bersangkutan. Namun, jika wajib pajak baru terdaftar maka jangka waktunya adalah 3 bulan sejak terdaftar atau pada akhir tahun pajak, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dulu.

Bila sudah telanjur dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, wajib pajak orang pribadi tidak bisa lagi melakukan pencatatan dan menggunakan NPPN pada tahun pajak berikutnya.

Perlu diketahui, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat menggunakan NPPN sepanjang peredaran brutonya masih kurang dari Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Baca Juga:
Ketentuan Pelaporan PPh Atas Penjualan Saham Berubah, Jadi Lebih Cepat

Peredaran bruto yang dimaksud didasarkan pada jumlah keseluruhan omzet dari setiap jenis dan/atau tempat usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak sebelumnya.

Adapun daftar persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi telah terlampir dalam Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak PER-17/PJ/2015. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra