KINERJA FISKAL

Baru Jalan 4 Bulan, Pemerintah Belum Berencana Merevisi APBN 2019

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 April 2019 | 10:06 WIB
Baru Jalan 4 Bulan, Pemerintah Belum Berencana Merevisi APBN 2019

Suasana konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah masih belum merencanakan perubahan APBN 2019. Otoritas fiskal memilih untuk menunggu performa hingga semester I/2019.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan masih terlalu dini untuk menyatakan perlunya perubahan APBN 2019. Pasalnya, capaian pada empat bulan pertama belum mencerminkan kondisi perekonomian nasional.

“Kalau ditanyakan ada APBNP atau tidak, pandangan kami terlalu dini. Kalau kita lihat tentu perkembangan perekonomian makro itu fluktuatif mulai dari harga minyak dan lainnya,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/4/2019).

Baca Juga:
Ekonomi Tumbuh 4,95%, Sri Mulyani Ungkap Faktor Pendorongnya

Menurutnya, wacana revisi APBN baru bisa dibahas setelah evaluasi kinerja pada semester I/2019. Setelah itu, sambung Askolani, pemerintah bisa membuka opsi apakah revisi diperlukan atau tidak atas pelaksanaan anggaran negara.

Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih valid untuk digunakan sebagai landasan penentuan kebijakan. Perhitungannya, waktu 6 bulan menjadi tenggat ideal untuk melihat kinerja perekonomian nasional.

“Pendekatan perhitungan APBN itu kan estimasi dalam 12 bulan jadi kalau 4 bulan pandangan kami belum mantap. Biasanya mekanisme setelah semester I, baru pemerintah evaluasi dan melihat estimasi yang lebih meyakinkan,” paparnya.

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Kontraksi 0,4 Persen hingga Oktober 2024

Seperti diketahui, indikator makroekonomi hingga Maret 2019 banyak yang tidak sesuai asumsi. Tingkat inflasi misalnya yang sebesar 2,48%, tersebut masih berada di bawah asumsi dalam APBN 2019 sebesar 3,5%, tapi tetap dalam rentang sasaran Bank Indonesia yaitu 3,5% ± 1%.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah hingga 18 April tercatat senilai Rp14.016 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara, secara year-to-date, nilai tukar rupiah berada di level Rp14.140 per dolar AS. Realisasi ini masih lebih kuat dibandingkan asumsi yang dipatok dalam APBN senilai Rp15.000 per dolar AS.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok US$70 per barel dalam APBN 2019. Namun, realisasi ICP hingga akhir Maret hanya senilai US$63,6 per barel (eop) atau US$60,46 per barel secara year to date. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 11 Desember 2024 | 14:41 WIB KINERJA FISKAL

APBN Alami Defisit Rp401,8 Triliun hingga November 2024

Sabtu, 09 November 2024 | 16:35 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95%, Sri Mulyani Ungkap Faktor Pendorongnya

Jumat, 08 November 2024 | 14:35 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Kontraksi 0,4 Persen hingga Oktober 2024

Selasa, 05 November 2024 | 11:45 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi Tumbuh 4,95 Persen, Peran Konsumsi Rumah Tangga Paling Besar

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan