Bappenas: Indonesia Terjebak dalam Middle Income Trap Selama 30 Tahun

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia sudah terperangkap dalam jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) selama 30 tahun terakhir. Fakta ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat terbatas yang digelar bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Suharso mengungkapkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir masih di level 4,01%. Setelah sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia baru bisa bangkit dengan pertumbuhan di atas 5% pada 2022 lalu.

"Dalam skenario yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 6% agar mampu secara graduasi keluar dari middle income trap, karena kita sudah 30 tahun di middle income trap," kata Suharso dilansir Sekretariat Kabinet, dikutip pada Rabu (29/3/2023).

Berdasarkan evaluasi, Bappenas mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Dua di antaranya yang paling utama adalah rendahnya produktivitas faktor total sebagai salah satu parameter kualitas pertumbuhan ekonomi, serta ketimpangan per kapita antarprovinsi yang masih tinggi.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Suharso menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum demografi untuk menaikkan produk domestik bruto (PDB) per kapita secara cepat.

"Bonus demografi itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh setiap negara bangsa untuk melepaskan diri dari GNI per kapitanya yang rendah," kata Suharso.

Indonesia bisa saja belajar dari Korea Selatan dalam menggenjot pendapatan per kapita dengan memanfaatkan bonus demografi. Ketika memasuki periode bonus demografi pascaperang Korea, yakni sekitar 1960-an, pendapatan per kapita Korea Selatan hanya US$3.530. Kini, angkanya melonjak menjadi US$35.000. Bonus demografi Korea Selatan sendiri diprediksi akan berakhir pada 2028.

Dengan beragam tantangan tersebut, pemerintah mulai menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Melalui RPJPN tersebut, Indonesia harus melakukan tranformasi untuk mendorong pembangunan yang lebih baik dan mencapai visi Indonesia Emas 2045: Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

"Kami telah menyampaikan kerangka pikirnya, kami telah menyampaikan kisi-kisi yang dibahas, yang akan nanti menjadi naskah akademik di dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional," ujarnya.

RPJPN ini, lanjut Suharso, akan menjadi panduan seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kita juga telah melakukan review terhadap capaian pembangunan selama 2 dekade sebelumnya. Kita juga memperhitungkan megatren global dan apa yang kita miliki sebagai modal dasar pembangunan, dan tentu tantangan-tantangan yang harus kita jawab ke depan dengan paradigma baru, terobosan baru, imperatif dan kohesif," imbuhnya.

Di dalam ratas, ujar Suharso, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk memilih strategi besar dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“RPJP itu sendiri adalah strategic direction yang menjadi pedoman untuk semua stakeholder tetapi memang diperlukan sebuah strategi besar yang kita akan pilih dalam rangka melakukan itu. Nah yang ditawarkan oleh Bappenas adalah transformasi sosial ekonomi dan tata kelola,” kata Jokowi. (sap)