Bappenas Beri 'Penghargaan Pembangunan Daerah' untuk 9 Daerah Ini

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyematkan penghargaan kepada 9 pemerintah daerah. Apresiasi ini diberikan dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2018.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan penghargaan rutin dihelat tiap tahun. Namun, ada yang berbeda pada 2018 di mana penilaian tidak hanya mempertimbangkan unsur perencanaan suatu daerah, namun juga pencapaian dari pembangunan daerah.

"Bappenas secara rutin memberikan Anugerah Pangripta Nusantara kepada pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik. Namun, mulai 2018, penghargaan tersebut berubah nama menjadi Penghargaan Pembangunan Daerah," katanya di Musrembangnas Bappenas, Senin (30/4).

Adapun Pemda yang meraih penghargaan dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan. Untuk kategori provinsi diraih Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Bali.

Kemudian tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Tegal, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Banyuwangi. Terakhir, untuk tingkat kotamadya diraih oleh Kota Palu, Kota Palembang dan Kota Surakarta.

Kesembilan daerah itu menyabet penghargaan berdasarkan penilaian yang mencakup dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, dan inovasi yang dikembangkan. Serta tidak lupa penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Penghargaan Pembangunan Daerah adalah bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan mencapai target pembangunan. Saya berharap, penghargaan ini mampu mendorong setiap daerah berlomba-lomba menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” terang Bambang.

Selain itu, penilaian berdasarkan pada tersedianya kerangka ekonomi daerah dan kerangka yang dilengkapi dengan proyeksi serta arah kebijakan, dukungan program prioritas daerah RKPD 2018 terhadap arah kebijakan prioritas nasional RKP 2018. (Amu)