KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi

Muhamad Wildan | Jumat, 14 Juni 2024 | 10:30 WIB
Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi

Kader posyandu melakukan pengukuran lingkar kepala balita saat kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/6/2024). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan anggaran terkait penanganan stunting masih sering disalahgunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) serta pemda.

Akibat penyalahgunaan tersebut, belanja penanganan stunting tidak mampu memberikan manfaatkan secara maksimal kepada masyarakat dan tidak mampu mencapai mencapai outcome yang diharapkan, yakni penurunan stunting.

"Misalnya stunting pada waktu itu, saya zoom terus, programnya apa? Ternyata memperbaiki pagar puskesmas. Itu terjadi. Ada juga judulnya revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya ternyata membeli motor trail," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip Jumat (14/6/2024).

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Oleh karena masalah ini, banyak belanja pemerintah pusat yang manfaatnya diterima oleh birokrasi, bukan masyarakat. Pada 2024, penerimaan manfaat dari Rp530 triliun belanja pemerintah pusat adalah birokrasi. Nilai tersebut setara dengan 48,6% dari total anggaran belanja pemerintah pusat.

Tak hanya itu, mayoritas belanja pemerintah pusat juga masih digunakan untuk program-program nonprioritas. Dari total anggaran belanja pemerintah pusat senilai Rp1.090 triliun, 57% atau senilai Rp623 triliun digunakan untuk mendanai program nonprioritas.

Suharso mengaku kementeriannya tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memperbaiki permasalahan penyalahgunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, kewenangan Kementerian PPN/Bappenas perlu diperbaiki.

Baca Juga:
Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

"Pada akhirnya anggaran tidak di kami. Kami alokasi, tetapi anggaran tidak di kami. Kadang-kadang K/L itu bicara dengan Kemenkeu, mereka mendapatkan lebih dan tidak dilaporkan lagi kepada kami," ujar Suharso.

Untuk diketahui, tingkat prevalensi stunting pada 2023 tercatat masih sebesar 21,5%, jauh dari harapan pemerintah sebesar 14%. Terlepas dari hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin prevalensi stunting turun ke 14% pada tahun ini.

"Ini ambisius banget, tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nah, nanti akhir tahun kita lihat berapa," ujar Jokowi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Selasa, 17 Desember 2024 | 15:10 WIB INFOGRAFIS PAJAK

15 Jenis Insentif dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025

Senin, 16 Desember 2024 | 10:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RI Butuh Optimalkan Penerimaan Pajak Demi APBN yang Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP