Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka prevalensi stunting ke 14% masih sulit dicapai.

Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, prevalensi stunting dari 2022 ke 2023 tercatat hanya mampu turun dari 21,6% menjadi sebesar 21,5%.

"Sedikit sekali penurunannya, padahal anggarannya sudah cukup besar yang digelontorkan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dikutip pada Minggu (9/6/2024).

Pada 2022, anggaran yang dikeluarkan untuk percepatan pencegahan stunting mencapai Rp44,8 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja pada 17 kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp34,1 triliun, dana alokasi khusus (DAK) fisik Rp8,9 triliun, dan DAK nonfisik senilai Rp1,8 triliun.

Menurut Suharso, salah satu sebab dari kurang efektifnya program percepatan pencegahan stunting ialah tersebarnya belanja yang terkait dengan program tersebut di beberapa K/L.

"Sering saya sampaikan biasanya kita melakukan program-program seperti itu dengan program multi tagging di beberapa K/L. Akhirnya seakan-akan anggarannya besar, tetapi efektifitasnya tidak sesuai sebagaimana anggaran yang tersedia itu. Nah, kami ingin itu dirasionalkan," ujarnya.

Tak hanya itu, kapabilitas pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan program-program penanganan stunting, baik yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat lewat DAK maupun yang dianggarkan pemda sendiri dalam APBD, juga cenderung terbatas.

"Daerah anggarannya terbatas, anggaran dari nasional digelontorkan ke daerah itu juga terbatas. Lalu, tidak semua daerah yang diintervensi, kami hanya intervensi ke daerah yang stunting-nya tinggi," ujar Suharso.

Mengingat intervensi hanya dilakukan pada daerah dengan stunting tinggi, penurunan prevalensi stunting secara nasional tidak terlalu signifikan. Namun, terdapat penurunan prevalensi stunting yang signifikan khusus di daerah-daerah yang mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat. (rig)