KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bappenas Beberkan Strategi Optimalkan Bonus Demografi

Dian Kurniati | Kamis, 20 Juli 2023 | 13:15 WIB
Bappenas Beberkan Strategi Optimalkan Bonus Demografi

Pengunjung melintas di depan panel informasi tentang iklim saat menghadiri diskusi Rembuk Kebangsaan Untuk Iklim pada Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Jakarta Theater, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). Diskusi yang diikuti para generasi milenial tersebut menyoroti keseriusan para calon pemimpin bangsa dalam menanggapi krisis iklim dan bonus demografi 2045. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membeberkan 5 strategi untuk mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi Indonesia.

Melalui buku Penduduk Berkualitas Menuju Indonesia Emas, Bappenas menyebut salah satu strategi mengoptimalkan bonus demografi adalah menciptakan lapangan kerja berkualitas. Penyerapan tenaga kerja yang optimal dinilai menjadi penentu kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi.

"Melalui penyerapan tenaga kerja yang optimal, negara mendapatkan keuntungan melalui skema pajak sedangkan pekerja mulai dapat mengumpulkan aset untuk investasi," bunyi buku tersebut, dikutip pada Kamis (20/7/2023).

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Bonus demografi merupakan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari perubahan struktur penduduk. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia kerja terus bertumbuh dan relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia muda dan lanjut usia atau dikenal dengan rasio ketergantungan (dependency ratio).

Berdasarkan proyeksi dengan skenario optimistis, momentum bonus demografi di Indonesia menggunakan rasio ketergantungan menunjukkan percepatan periode Windows of Opportunity. Mengacu pada hasil proyeksi 2010-2030 (RPJMN 2005-2019), periode terendah adalah 2028-2034 dan akan berakhir setelah 2045.

Namun, hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, menunjukkan bonus demografi paling cepat berakhir tahun 2039 dengan skenario optimistis. Bonus demografi lebih cepat berakhir pada skenario optimistis karena jumlah penduduk lansia yang tinggi.

Baca Juga:
Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Pada buku disebutkan Indonesia masih mengalami berbagai tantangan pembangunan kependudukan. Tantangan tersebut di antaranya mengenai kualitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, serta tata kelola data kependudukan. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi bonus demografi perlu diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, serta pengembangan ekosistem untuk mendorong pemerataan sebaran penduduk.

Selain menciptakan lapangan kerja berkualitas, pemerintah masih memiliki 4 strategi lainnya dalam mengoptimalkan manfaat bonus demografi. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena menjadi kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, mengatasi penduduk usia muda not in education, employment, or training (NEET). Ketiga, meningkatkan partisipasi kerja perempuan dengan tetap meningkatkan perlindungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerja perempuan.

Keempat, menguatkan literasi keuangan dan investasi karena menjadi komponen penting dalam menentukan pencapaian bonus demografi kedua. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Minta Kejaksaan Komitmen Berantas Korupsi dan Izin Ilegal

Jumat, 17 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Jumat, 10 Januari 2025 | 12:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Tax Ratio Ditarget 11,49-15,01 Persen di 2029

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik