PEMILU 2024

Bahas APBN Masa Transisi, Elit Gerindra Temui Sri Mulyani

Muhamad Wildan | Jumat, 31 Mei 2024 | 14:05 WIB
Bahas APBN Masa Transisi, Elit Gerindra Temui Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (ketiga kanan), Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas M Djiwandono (kedua kanan), Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sugiyono (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Jumat (31/5/2024).

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan gugus tugas sinkronisasi dibentuk dalam rangka menyiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

"Beliau berharap proses sinkronisasi ini berjalan baik. Beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk proses transisi," ujar Muzani yang juga menjabat sebagai wakil ketua tim gugus tugas, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Sinkronisasi dan komunikasi antara kedua pihak diperlukan mengingat Prabowo-Gibran ingin segera melaksanakan program-program yang dijanjikan dalam kampanyenya tak lama setelah dilantik.

Setelah mengunjungi Kemenkeu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran akan mengunjungi kementerian-kementerian lainnya.

"Dengan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti, kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemenkeu dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan pelaksanaan program-program itu [yang dijanjikan saat kampanye]," ujar Muzani.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan hari ini Kemenkeu sedang melaksanakan tugas menyiapkan RAPBN 2025 yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Mengingat APBN 2025 nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya, diperlukan sinkronisasi agar APBN 2025 bisa menampung aspirasi-aspirasi dan program-program baru sembari tetap menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penganggaran.

"Oleh karena prosesnya begitu intens dan menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI