KOTA PALEMBANG

Awas, Jatuh Tempo PBB 30 September 2019

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 28 September 2019 | 17:19 WIB
Awas, Jatuh Tempo PBB 30 September 2019

PALEMBANG, DDTCNews – Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumatra Selatan, bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel dan Kantor Pos akan membuka layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan di hari libur, mengingat jatuh tempo pembayaran 30 September 2019.

Bank Sumsel Babel dan Kantor Pos yang terletak di Jl. Merdeka, Palembang akan memberikan layanan seperti biasanya dan menambah hari pelayanan pada Sabtu bagi warga yang akan menyetor PBB. Selain itu, ada hadiah menarik bagi mereka yang menyetorkan PBB di tempat tersebut.

“Terakhir masyarakat bayar pajak 30 September ini. Artinya masih tersisa 3 hari lagi. Masyarakat bisa mendatangi BPPD dan Kantor Pos jika ingin membayar pajak, dan kami juga membuka pelayanan hingga Sabtu,” ungkap Kepala BPPD Kota Palembang Kgs. Sulaiman Amin, Kamis (26/9/2019).

Baca Juga:
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Ia menambahkan berbagai cara telah dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar PBB. Mulai dari pemberian stimulus berupa pengurangan nilai PBB atau potongan sampai tempat pembayaran yang bisa dilakukan di kantor pos.

“Ketika masyarakat meminta potongan, kami berikan. Kami juga telah mudahkan supaya pembayaran bisa di kantor pos. Jadi tidak ada alasan lagi untuk membayar PBB untuk meningkatkan pendapatan dan terlaksananya pembangunan di Kota Palembang,” katanya.

Sulaiman mengungkapkan capaian setoran PBB hingga awal September ini sudah lebih dari 54% dari target Rp475 miliar. Targetnya, pada akhir September nanti dapat mencapai 70%. Karena itu, layanan tetap dibuka pada akhir pekan untuk meminimalisir wajib pajak yang telat membayar.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Adapun bagi wajib pajak yang telat atau membayar melebihi masa jatuh tempo yakni 30 September 2019 akan dikenai denda sebesar 2% setiap bulan dari nilai PBB yang terutang.

“Dengan berbagai terobosan itu, kami optimistis dapat mencapai target penerimaan sebesar 75% pada akhir September ini,” kata Sulaiman seperti dilansir rmolsumsel.com. (MG-avo/Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci