Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan beleid baru, yakni Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2022. Aturan ini merevisi PER-03/PJ/2022 yang lebih dulu mengatur tentang faktur pajak.

Beleid yang berlaku per 1 September 2022 ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Perdirjen sebelumnya.

"Beberapa ketentuan dalam Perdirjen PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak diubah," bunyi Pasal I PER-11/PJ/2022, dikutip Sabtu (13/8/2022).

Pertama, soal ketentuan pencantuman nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pengusaha kena pajak (PKP) pembeli dalam faktur pajak.

Dalam aturan baru, yakni PER-11/PJ/2022 disebutkan bahwa bila PKP melakukan penyerahan kepada pembeli yang melakukan pemusatan PPN, tetapi barang kena pajak (BKP)/jasa kena pajak (JKP) diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan berada di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, serta penyerahan BKP/JKP dimaksud merupakan penyerahan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut, maka:

1. Nama dan NPWP PKP pembeli yang dicantumkan dalam faktur pajak adalah nama dan NPWP tempat dilakukannya pemusatan PPN terutang.

2. Alamat yang dicantumkan adalah alamat tempat PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

Kemudian, kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut di atas adalah kawasan penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan tertentu lain di dalam daerah pabean yang mendapat fasilitas tersebut.

Sederhananya, PER-11/PJ/2022 mencoba mempersempit pemberlakuan Pasal 6 PER-03/PJ/2022. Jika dalam aturan lama (PER-03/PJ/2022) aturan penulisan alamat yang dipusatkan (Pasal 6) tidak memandang lokasi cabang, kini PER-11/PJ/2022 menegaskan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku di 'kawasan tertentu' yang dijelaskan di atas.

Artinya, apabila lokasi cabang tidak berada di 'kawasan tertentu', PKP perlu tunduk pada aturan umum.

Kedua, Pasal 37 PER-03/PJ/2022 diubah sehingga berbunyi bahwa PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, sebagaimana diatur dalam UU PPN, merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketiga, Pasal 38A ditambahkan. Pasal ini mengatur bahwa pada saat Perdirjen ini berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak 1 April 2022 sampai sebelum aturan baru ini berlaku, bagi penyerahan kepada pembeli BKP/penerima JKP yang melakukan pemusatan PPN, tetapi BKP/JKP dikirim/diserahkan ke tempat PPN terutang dipusatkan di 'kawasan tertentu' atau di luar 'kawasan tertentu' maka faktur pajak dianggap memenuhi kriteria.

Artinya, faktur pajak yang dibuat hingga sebelum PER-11/PJ/2022 berlaku masih dianggap sesuai apabila memenuhi ketentuan PER-03/PJ/2022.

"PPN yang tecantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud [dibuat sejak 1 April 2022 hingga sebelum beleid terbaru berlaku], merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP atau penerima JKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang perpajakan," bunyi Pasal 38A ayat (3). (sap)