Atur Peran PT SMI dan PT PII, Pemerintah Terbitkan PP

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur peran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional.

Pada dua PP terbaru yaitu PP No. 53/2020 tentang PT SMI dan PP No. 55/2020 tentang PT PII, kedua BUMN dapat mendukung penyediaan pembangunan serta penjaminan selain tugas utama dari kedua BUMN tersebut sesuai dengan penugasan pemerintah.

"Persero [PT SMI] ... memiliki maksud dan tujuan untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur dan percepatan penyediaan pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan penugasan pemerintah," bunyi Pasal 2 PP No. 53/2020, Kamis (8/10/2020).

Pada PP No. 53/2020, pemerintah menambahkan lima pasal baru yakni Pasal 2A hingga Pasal 2E untuk memerinci pelaksanaan kegiatan usaha PT SMI untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian PT SMI serta pelaksanaan penugasan pemerintah.

PT SMI ditugaskan untuk melakukan kegiatan penyediaan pembiayaan, pengelolaan dan penyaluran dana untuk dan atas nama serta kepentingan donor, penyertaan modal pada badan usaha lain, pemberian fasilitas pengembangan proyek, bantuan teknis, jasa konsultasi, hingga kegiatan lain yang telah disetujui pada RUPS.

Kegiatan usaha yang dimaksud pada Pasal 2A dapat dilaksanakan pada BUMN dan BUMD, pemda, PT dan koperasi, BLU dan BLUD, badan hukum, hingga pihak lainnya.

Untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah, PT SMI dapat memperoleh dukungan dari pemerintah dalam bentuk jaminan atas kecukupan permodalan ataupun dukungan-dukungan lain yang sah.

Sementara itu, pada PP No. 55/2020 disebutkan maksud dan tujuan dari PT PII adalah memberikan penjaminan pemerintah pada bidang infrastruktur, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi penjaminan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan proyek nasional, serta memberikan penjaminan pemerintah pada bidang selain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.

Dalam PP tersebut, PT PII juga dapat memperoleh dukungan pemerintah berupa jaminan atas kecukupan permodalan serta dukungan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP No. 43/2020 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 2/2020, PT SMI mengemban tugas untuk menyalurkan pemberian pinjaman PEN daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda).

Sementara itu, PT PII mengembang tugas untuk memberikan penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan dalam penyelenggaraan program PEN. (rig)