RAKORNAS APIP

APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Awwaliatul Mukarromah | Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Foto bersama para panelis diskusi Rakornas APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/8). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada tiga langkah terobosan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu dilibatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

"Ada tiga langkah yang harus kita masukkan di dalam kegiatan para APIP," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/08).

Baca Juga:
Sepekan Diterapkan, Sri Mulyani Kembali Kunjungi ‘Dapur’ Coretax

Ketiga langkah tersebut adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang produktif, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Selain itu, ia juga berharap sinergi pengawasan APIP dapat memberikan rekomendasi solutif bagi perbaikan ekosistem pengelolaan keuangan negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung dari hulu sampai hilir.

"APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan," tambahnya.

Baca Juga:
Bantu Deteksi Anomali, AI Perlu Dimanfaatkan dalam Keuangan Negara

Sebelumnya, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap, kinerja baik para APIP dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan pengawasan.

Indikator-indikator tersebut yaitu baiknya sistem pengawasan, berkurangnya temuan dan berkurangnya oknum-oknum yang terjerat kasus. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Januari 2025 | 10:30 WIB CORETAX SYSTEM

Sepekan Diterapkan, Sri Mulyani Kembali Kunjungi ‘Dapur’ Coretax

Rabu, 08 Januari 2025 | 15:00 WIB APBN 2025

Soal Target Pendapatan Negara 2025, Ini Kata Wamenkeu Anggito

Senin, 06 Januari 2025 | 11:46 WIB PENERIMAAN NEGARA

Setoran PNBP 2024 Lampaui Target, Pemerintah Raup Rp579,5 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Bantu Deteksi Anomali, AI Perlu Dimanfaatkan dalam Keuangan Negara

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga