RAKORNAS APIP

APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Awwaliatul Mukarromah | Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
APIP Diminta Dukung Perbaikan Keuangan Negara

Foto bersama para panelis diskusi Rakornas APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/8). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Saat ini, pemerintah tengah fokus pada tiga langkah terobosan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, mengurangi pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu dilibatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

"Ada tiga langkah yang harus kita masukkan di dalam kegiatan para APIP," ungkapnya di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APIP di Aula Gandhi Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), Jakarta, Selasa (23/08).

Baca Juga:
Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Ketiga langkah tersebut adalah bagaimana melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang produktif, serta deregulasi dan debirokratisasi.

Selain itu, ia juga berharap sinergi pengawasan APIP dapat memberikan rekomendasi solutif bagi perbaikan ekosistem pengelolaan keuangan negara, rekomendasi yang integratif dan saling terhubung dari hulu sampai hilir.

"APIP ke depan seharusnya dapat mengambil peran lebih strategis, untuk memberikan solusi rekomendasi, bagi pembangunan yang lebih baik, sebagai pengawal pembangunan," tambahnya.

Baca Juga:
Sri Mulyani Minta Lulusan PKN STAN Bersiap Hadapi 3 Tantangan Ini

Sebelumnya, seperti dikutip laman resmi Kemenkeu, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap, kinerja baik para APIP dapat terlihat dari beberapa indikator keberhasilan pengawasan.

Indikator-indikator tersebut yaitu baiknya sistem pengawasan, berkurangnya temuan dan berkurangnya oknum-oknum yang terjerat kasus. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 15 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Di Kabinet Prabowo, Sri Mulyani Bakal Didampingi 3 Wamenkeu

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Lulusan PKN STAN Bersiap Hadapi 3 Tantangan Ini

Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu Thomas Sebut Pajak Harus Adil dan Tidak Membebani Masyarakat

Jumat, 27 September 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Thomas Jamin Quick Win Prabowo Tak Korbankan Belanja K/L Lain

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN