KEBIJAKAN PEMERINTAH

APBN Transisi, Tim Prabowo-Gibran Mengaku Tetap Utamakan Kehati-Hatian

Muhamad Wildan | Jumat, 31 Mei 2024 | 15:03 WIB
APBN Transisi, Tim Prabowo-Gibran Mengaku Tetap Utamakan Kehati-Hatian

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kanan), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kiri), Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (kempat kanan), Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas M Djiwandono (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka mengungkapkan pihaknya akan mengedepankan kehati-hatian fiskal dalam menyiapkan transisi.

Anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Tommy Djiwandono, transisi yang disiapkan oleh pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap mengikuti siklus APBN yang sedang berlangsung.

"Kami di Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengikuti segala siklus APBN yang sedang berlangsung dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Ini saya rasa hal yang penting," ujar Tommy, Jumat (31/5/2024).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Tommy mengatakan komunikasi intens antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran dan Kemenkeu sesungguhnya telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. "Selama ini gugus kerja bekerja erat dengan Kemenkeu dan untuk itu kami berterima kasih sekali," kata Tommy.

Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan RAPBN 2025 disusun dengan mengedepankan prinsip kehatian-hatian sembari tetap memperhatikan aspirasi dan program yang diusung oleh pemerintahan berikutnya.

"Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kemenkeu sebelumya, visi misi yang diusung Prabowo-Gibran telah menjadi referensi Kemenkeu dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Tak hanya itu, visi misi Prabowo-Gibran nantinya juga akan menjadi bahan utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Kami di Kemenkeu diminta oleh Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa akan ada pertemuan, dan beliau menyampaikan ini baik dan terus diintensifkan koordinasi dan komunikasi. Kami di Kemenkeu siap menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan," ujar Sri Mulyani. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI