KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp128,5 Triliun pada Kuartal I/2023

Dian Kurniati | Senin, 17 April 2023 | 15:51 WIB
APBN Surplus Rp128,5 Triliun pada Kuartal I/2023

Menkeu Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita. 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja APBN pada kuartal I/2023 kembali mengalami surplus senilai Rp128,5 triliun. Angka tersebut setara 0,61% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp647,2 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp518,7 triliun.

"Ini adalah surplus yang cukup meyakinkan, yaitu 0,61% dari GDP kita," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin(17/4/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sri Mulyani mengatakan surplus APBN pada kuartal I/2023 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022. Pada saat itu, APBN juga mengalami surplus senilai Rp11,1 triliun atau 0,06% PDB.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Menurut menkeu, pemerintah akan terus berupaya menyehatkan APBN setelah bekerja keras menjaga perekonomian selama pandemi.

Dia menyebut pendapatan negara hingga Maret 2023 mengalami pertumbuhan sampai dengan 29%. Dia mencatat pendapatan negara yang sejumlah Rp647,2 triliun, utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Baca Juga:
Prabowo Minta Ngirit Rp306 Triliun, Sri Mulyani Tak Rombak APBN 2025

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp504,5 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp432,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp72,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp142,7 triliun.

"Dari perpajakan sudah dikumpulkan Rp504,5 triliun atau tumbuh 25,4%," ujarnya.

Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasinya senilai Rp518,7 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp347,3 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp171,4 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

Jumat, 24 Januari 2025 | 19:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Targetkan Aturan Insentif Fiskal 2025 Rampung Bulan Ini

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI