KAMUS PPh

Apa Itu Stelsel Akrual dan Stelsel Kas?

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 14 Juni 2021 | 18:51 WIB
Apa Itu Stelsel Akrual dan Stelsel Kas?

PEMBUKUAN tidak hanya penting untuk kegiatan komersial, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam perpajakan. Pembukuan akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Kedua laporan itu sangat diperlukan untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pembukuan telah diatur Pasal 28 UU KUP. Pasal ini menyatakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, kecuali yang diperkenankan membuat pencatatan, wajib menyelenggarakan pembukuan. Simak “Memahami Perbedaan Pembukuan dan Pencatatan

Adapun pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual atau stelsel kas sendiri lekat dengan proses pengakuan penghasilan dan biaya. Lantas, sebenarnya apa itu stelsel akrual atau stelsel kas?

Baca Juga:
Terdampak Tarif 12%, Apa Itu PPN dengan Besaran Tertentu?

Definisi
STELSEL akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh dan mengakui biaya pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Pengertian stelsel akrual ini juga mencakup pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan umumnya dipakai dalam bidang konstruksi.

Selain itu, metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat juga termasuk pengertian stelsel akrual (Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP).

Baca Juga:
Discover the Definition of Alternative Tax Base after 12% VAT

Sementara itu, stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa. Misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Baca Juga:
Cari Tahu soal Apa itu DPP Nilai Lain, Setelah PPN 12%

Namun, stelsel kas murni tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pasalnya, dalam stelsel kas murni penghasilan dari penyerahan barang/jasa ditetapkan saat pembayaran pelanggan diterima dan biaya ditetapkan saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan penghasilan. Artinya, besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Untuk itu, Pasal 28 ayat (5) UU KUP juga mengatur 3 hal yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan stelsel kas dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan. Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Baca Juga:
Update 2024, Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Pertama, penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Kemudian, dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

Kedua, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Ketiga, pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Adapun taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun lalu menggunakan stelsel kas, berarti tahun berikutnya juga harus menggunakan metode yang sama

Baca Juga:
Apa Itu Dokumen CK-1C?

Selain pada stelsel pengakuan penghasilan, prinsip taat asas juga berlaku dalam penerapan tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Perubahan metode pembukuan itu harus diajukan kepada Dirjen Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Dadang Damiri 24 Desember 2022 | 05:42 WIB

untuk pelaporan pajak untuk penghasilan diakui baik yang tunai maupun yang tempo, sedangkan biaya termasuk hpp diakui hanya untuk transaksi tunai. Apakah benar seperti itu?

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Pembatalan?

Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Jumat, 03 Januari 2025 | 09:36 WIB KAMUS PAJAK

Terdampak Tarif 12%, Apa Itu PPN dengan Besaran Tertentu?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan