Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

MOSCOW, DDTCNews - Pemerintah Rusia dilaporkan tengah menyusun aturan pajak baru sebagai langkah antisipasi rencana penerapan pajak karbon lintas yurisdiksi yang digagas Uni Eropa.

Pemerintah akan memperkenalkan pajak karbon untuk menetralisir kebijakan serupa yang diterapkan mitra dagang Uni Eropa. Pajak karbon domestik ini akan mengurangi beban eksportir Rusia yang memasok barang dengan tingkat emisi tinggi dalam proses produksi.

"Rusia sedang mempertimbangkan menyusun pajak karbon sendiri saat Uni Eropa mempersiapkan kebijakan yang sama untuk menghindari pajak lintas batas," sebut sumber internal Kremlin dikutip dari surat kabar Vedomosti, Jumat (24/9/2021).

Sumber internal tersebut menyampaikan pajak karbon lintas batas ala Uni Eropa memberikan pengaruh besar bagi eksportir Rusia. Barang produksi seperti bijih besi, aluminium, pipa listrik dan semen akan terkena pungutan pajak karbon lintas yurisdiksi yang ikut memperhitungkan emisi saat produksi barang.

Selain itu, sektor usaha ekstraktif yang menghasilkan minyak dan gas juga ikut terdampak rencana pajak karbon Uni Eropa yang bakal berlaku pada 2026. Komoditas batu bara juga tidak lepas dari pengenaan pajak karbon lintas batas Uni Eropa.

Beban tambahan para eksportir Rusia yang masuk ke pasar Eropa ditaksir mencapai US$7,6 miliar. Oleh karena itu, kebijakan domestik perlu disusun untuk menetralisir dampak pajak karbon yang diinisiasi Uni Eropa.

"Baik pemerintah dan bisnis Rusia tidak tertarik memberikan tambahan pembayaran kepada Uni Eropa dari kegiatan eksportir," ujar sumber internal tersebut.

Pemerintah perlu lebih awal menerapkan pajak karbon di dalam negeri agar tidak terkena pungutan saat Uni Eropa menerapkan kebijakan pajak lintas batas tersebut. Pemerintah akan menggandeng pelaku usaha agar pungutan pajak setara dengan Uni Eropa, tetapi tidak membebani pelaku usaha.

"Pengembangan mekanisme ini diperkirakan akan memakan waktu 12-18 bulan. Akan dibentuk kelompok kerja dengan melibatkan perwakilan bisnis," sebut sumber internal Kremlin seperti dilansir thehindubusinessline.com. (rig)