PROVINSI DKI JAKARTA

Anies akan Perpanjang Masa Penghapusan Sanksi Pajak, Ini Detailnya

Muhamad Wildan | Jumat, 05 Juni 2020 | 11:52 WIB
Anies akan Perpanjang Masa Penghapusan Sanksi Pajak, Ini Detailnya

Anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan membubarkan warga yang berkerumun di Danau Sunter Jakarta Utara, Kamis (4/6/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta hingga 18 Juni 2020 sebagai masa transisi dari PSBB yang masif menuju kondisi aman, sehat dan produktif. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.)

JAKARTA, DDTCNews - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana memperpanjang masa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah, menyusul diperpanjangnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta hingga akhir Juni 2020.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, masa penghapusan sanksi administrasi pajak daerah itu berakhir hingga 29 Mei 2020. Karena itu, dilakukan rencana untuk memperpanjang masa penghapusan sanksi tersebut.

"Masa penghapusan sanksi administrasi itu saat ini masih dalam pembahasan internal kami. Banyak faktor kami pertimbangkan," ujar Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu kepada DDTCNews, Jumat (5/6/2020).

Baca Juga:
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Yakin MK Ambil Langkah Berani

Selama ini penghapusan sanksi pajak daerah diatur Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 36/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Selama Status Darurat Bencana Covid-19.

Pergub tersebut mengatur penghapusan sanksi administrasi mulai dari denda, kenaikan, hingga bunga yang diberikan secara jabatan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak daerah terutang per 3 April hingga 29 Mei 2020.

Pasal 4 Pergub tersebut menyebutkan penghapusan sanksi administrasi dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan pertimbangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19 di Indonesia.

Baca Juga:
Di Hadapan Hakim MK, Anies: Pilpres 2024 Tidak Bebas, Jujur, dan Adil

Di sisi lain, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta yang awalnya berakhir pada 4 Juni 2020 telah diperpanjang hingga akhir Juni sebagai masa transisi menuju new normal.

Sekretaris Bapenda DKI Pilar Hendrani sebelumnya mengatakan tidak menutup kemungkinan ada perpanjangan masa berlaku penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sesuai dengan masa berlaku PSBB di DKI Jakarta. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?