IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Angkanya Jumbo! Jokowi Tetapkan Gaji dan Tunjangan Pejabat Otorita IKN

Muhamad Wildan | Kamis, 02 Februari 2023 | 08:45 WIB
Angkanya Jumbo! Jokowi Tetapkan Gaji dan Tunjangan Pejabat Otorita IKN

Pengunjung mengambil gambar petunjuk arah di titik nol kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2022). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan nilai gaji dan tunjangan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 13/2023.

Hak keuangan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Nilai hak keuangan bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN terlampir pada Lampiran Perpres 13/2023.

"Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN bersumber dari APBN," bunyi Pasal 8 Perpres 13/2023, dikutip Rabu (1/2/2023).

Baca Juga:
Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Dalam lampiran, Kepala Otorita IKN ditetapkan memperoleh hak keuangan senilai Rp172,71 juta yang terdiri dari gaji pokok senilai Rp5,04 juta, tunjangan melekat senilai Rp648.840, tunjangan jabatan senilai Rp13,6 juta, dan tunjangan kinerja senilai Rp153,42 juta.

Kepala Otorita IKN juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional senilai Rp178 juta. Dana operasional diberikan secara lumpsum sebesar 80% dan sebesar 20% untuk dukungan operasional lainnya.

Adapun Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan hak keuangan senilai Rp155,18 juta yang terdiri dari gaji senilai Rp4,89 juta, tunjangan melekat senilai Rp534.770, tunjangan jabatan senilai Rp11,56 juta, dan tunjangan kinerja senilai Rp138,07 juta.

Baca Juga:
Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Wakil Kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp145 juta. Sebesar 80% dari dana operasional diberikan secara lumpsum, sedangkan 20% untuk dukungan operasional lainnya.

Untuk diketahui, Jokowi melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe masing-masing selaku Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 November 2024 | 16:30 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Jumat, 08 November 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Senin, 04 November 2024 | 16:03 WIB PMK 69/2024

Amended, Criteria for Corporate Taxpayers to Obtain Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?