Anggaran Insentif Pajak untuk Dunia Usaha Tinggal Rp2,84 Triliun

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi insentif perpajakan untuk dunia usaha telah terserap Rp59,99 triliun sampai dengan 8 Oktober 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi tersebut setara 95,5% dari pagu senilai Rp62,83 triliun. Dengan realisasi tersebut, pagu untuk insentif perpajakan kini hanya tersisa Rp2,84 triliun hingga akhir tahun.

"Klaster insentif usaha [realisasinya] ada 95,5%," katanya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin (11/10/2021)

Airlangga menuturkan pemerintah menyediakan insentif perpajakan melalui program pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, ia tidak memerinci realisasi atas pemanfaatan masing-masing jenis insentif tersebut.

Untuk diketahui, insentif yang diberikan meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan bea masuk, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, restitusi PPN dipercepat, serta PPN atas sewa unit di mal DTP.

Selain itu, ada juga insentif untuk mendorong konsumsi kelas menengah, yaitu pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Secara umum, realisasi program PEN hingga 8 Oktober 2021 mencapai Rp416,08 triliun atau 55,9% dari pagu Rp744,77 triliun. Pada klaster kesehatan, realisasi stimulusnya senilai Rp106,87 triliun atau 49,7% dari pagu Rp214,96 triliun.

Pemanfaatan anggaran tersebut di antaranya untuk belanja testing dan tracing, biaya perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, pembelian obat Covid-19, serta bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN).

Lalu pada klaster perlindungan sosial, realisasi anggarannya Rp121,5 triliun atau 65,1% dari pagu Rp186,64 triliun. Anggaran terserap untuk program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja, serta bantuan kuota internet.

Pada program prioritas kementerian/lembaga (K/L), anggaran yang terserap mencapai Rp65,69 triliun atau 55,7% dari pagu Rp117,94 triliun. Anggaran digunakan untuk program padat karya, ketahanan pangan, dukungan pariwisata, ICT, serta pengembangan kawasan strategis.

Pada klaster dukungan UMKM dan korporasi, realisasi anggaran yang terserap mencapai Rp65,69 triliun atau 38,2%. Realisasi tersebut digunakan untuk bantuan ultramikro, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM, serta penempatan dana pada bank untuk penyaluran kredit UMKM. (rig)