Amblasnya Tax Buoyancy Bayangi Pencapaian Target

JAKARTA, DDTCNews – Amblasnya elastisitas penerimaan pajak terhadap laju produk domestik bruto atau tax buoyancy diperkirakan masih akan membayangi upaya pencapaian target penerimaan perpajakan tahun depan.

Berdasarkan data yang dipaparkan pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak diikuti oleh penerimaan perpajakan yang setara. Dengan demikian, tax buoyancy amblas di bawah 1%.

Tax buoyancy untuk perpajakan pada 2013 mencapai 0,89% dan bergerak dengan kencenderungan mengerut hingga pada 2017 mencapai 0,48%. Sementara, dari data Kemenkeu yang diolah, tax buoyancy untuk pajak saja mencapai 0,43% pada 2017.

Rendahnya tax buoyancy ini, menurut pemerintah, menunjukkan masih adanya potensi penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi yang tidak dapat ditangkap secara optimal. Hal ini dapat menjadi refleksi sangat dibutuhkannya perbaikan perpajakan di Tanah Air.

“Tax buoyancy menjadi sangat penting untuk mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut, seperti dikutip pada Selasa (21/8/2018).

Performa ini juga dinilai sangat berkaitan erat dengan tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan pembayar pajak. Besaran shadow economy di negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai 30%-40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Shadow economy, dalam sudut pandang perpajakan, disebut hard to tax sectors. Ini terjadi baik lewat usaha legal dari sektor informal, maupun usaha ilegal yang sengaja dijalankan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan.

“Untuk itu, diperlukan upaya penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP baru dari aktivitasshadow economy,” papar pemerintah.

Dalam RAPBN 2019, pemerintah menyodorkan target penerimaan perpajakan senilai Rp1.781 triliun, naik 15% dibandingkan outlook tahun ini Rp1.548,5 triliun atau 10,1% dibandingkan target dalam APBN 2018 senilai Rp1.618,1 triliun.

Dari nilai tersebut, target penerimaan pajak mencapai Rp1.572 triliun, naik 16,4% dibandingkan outlook tahun ini Rp1.351 triliun atau 10,3% dibandingkan dengan target dalam APBN tahun ini senilai Rp1.424,0 triliun.

Dari target penerimaan pajak itu, pemerintah menyodorkan target penerimaan pajak nonmigas senilai Rp1.510 triliun. Angka itu naik 16,6% dibandingkan dengan outlook tahun ini senilai Rp1.296 triliun atau 9% dibandingkan dengan target APBN 2018 senilai Rp1.385,9 triliun. (kaw)