ADB Kembali Beri Pinjaman Rp7,8 Triliun ke Indonesia, Ini Tujuannya

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui penyaluran pinjaman senilai US$500 juta atau sekitar Rp7,8 triliun untuk mendorong lebih lanjut inklusi keuangan di Indonesia.

Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana mengatakan dukungan inklusi keuangan dilakukan melalui reformasi yang akan meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut terutama UMKM, perempuan, kaum muda, dan penduduk di daerah perdesaan.

"Subprogram kedua dari Program Promosi Inklusi Keuangan Inovatif mendukung dan melengkapi upaya pemerintah untuk mendorong inklusi keuangan di bawah Visi Indonesia 2045," katanya, dikutip pada Kamis (17/11/2022).

Poornima mengatakan reformasi kebijakan yang didukung melalui subprogram tersebut didasarkan pada infrastruktur digital, teknologi keuangan, dan kerja sama dengan sektor swasta. Kemudian, ada upaya peningkatan kerangka regulasi untuk mengawasi perilaku pasar dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, upaya meningkatkan literasi keuangan dan literasi keuangan digital akan diintensifkan guna mendorong inklusi keuangan yang responsif.

Dia menjelaskan reformasi yang dilaksanakan melalui subprogram itu akan membantu meningkatkan standar kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah, menggalakkan pengembangan UMKM, mendatangkan lebih banyak peluang kerja, serta mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Menurutnya, upaya Indonesia mencapai resiliensi iklim dan bencana, serta pemulihan ekonomi pascapandemi juga akan didukung melalui subprogram tersebut.

Selain itu, Bank Pembangunan Jerman KfW juga akan memberi pembiayaan bersama (cofinancing) untuk subprogram tersebut dengan pinjaman yang nilainya setara US$301,3 juta atau Rp4,7 triliun.

Poornima menyebut Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked atau belum tersentuh layanan keuangan perbankan terbesar keempat di dunia. Hampir separuh dari penduduk dewasa di Indonesia tidak memiliki rekening keuangan formal, yang dianggap sebagai ukuran dasar inklusi keuangan.

Indonesia pun berhadapan dengan kurangnya data inklusi keuangan nasional dan regional serta infrastruktur pendukung, terbatasnya akses keuangan bagi UMKM dan kelompok yang kurang terlayani lainnya, serta belum memadainya pengawasan keuangan, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.

"Reformasi melalui subprogram kedua ini mendukung pemerintah Indonesia yang masih terus berfokus mengatasi tantangan multifaset dalam hal inklusi keuangan," ujarnya. (sap)