Ada Vaksin Covid-19, BI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2021 Bisa 5,8%

JAKARTA, DDTCNews – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik impor perdana vaksin Covid-19 yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari skema berbagi beban atau burden sharing pemerintah dan otoritas moneter.

Perry mengatakan pengadaan vaksin tersebut menjadi prasyarat penting untuk memulihkan aktivitas ekonomi, termasuk pada pasar keuangan. Dia berharap pemulihan itu bisa segera berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 5,8% pada 2021, lebih tinggi dari target pemerintah 5%.

"Kami memandang bagaimana proses pemulihan ekonomi itu tengah berlangsung. Insyaallah pada kuartal IV pertumbuhan ekonomi akan mulai positif meski masih sangat kecil, tapi tahun depan kami perkirakan pertumbuhan ekonomi antara 4,8%-5,8%,” katanya melalui konferensi video, Senin (7/12/2020).

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut akan didukung oleh konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Menurutnya, vaksinasi menjadi prasyarat penting untuk mendorong prospek pertumbuhan tahun depan.

Pemerintah sejak awal telah merencanakan pengadaan vaksin Covid-19 menggunakan hasil utang dari BI melalui skema burden sharing. Melalui skema tersebut, BI akan menanggung sepenuhnya bunga penerbitan surat berharga negara (SBN) sehingga pemerintah akan menanggung bunga 0%.

Hingga saat ini, BI telah membeli SBN dari pasar perdana senilai Rp72,5 triliun untuk pembiayaan APBN 2020 melalui skema burden sharing. BI juga menanggung beban bunga untuk pembiayaan anggaran public goods senilai Rp297 triliun serta menanggung sebagian beban bunga untuk pembiayaan non-public goods senilai Rp114,8 triliun.

"Alhamdulillah, pemerintah sudah memesan vaksin dan Insyaallah akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat, dan BI ikut danai lewat burden sharing 2020," ujarnya.

Secara bersamaan, Perry menambahkan BI juga melakukan 5 kebijakan yang disinergikan secara nasional untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pertama, membuka sektor produktif secara bertahap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kedua, mendorong pemerintah agar segera merealisasikan anggaran APBN 2021, seperti melanjutkan program bantuan sosial dan reformasi struktural. Ketiga, mendorong kredit dan pembiayaan demi mendukung pemulihan dunia usaha.

Keempat, melanjutkan stimulus kebijakan moneter dan makroprudensial. Kelima, melakukan digitalisasi ekonomi dan keuangan melalui digitalisasi sistem pembayaran. (kaw)