LAYANAN PAJAK

Ada Nomor Tak Dikenal Mengaku dari DJP, Hati-Hati Penipuan

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Februari 2024 | 16:30 WIB
Ada Nomor Tak Dikenal Mengaku dari DJP, Hati-Hati Penipuan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak kembali diimbau agar lebih berhati-hati dalam menerima pesan atau telepon dari pihak-pihak yang mengaku sebagai Ditjen Pajak (DJP).

Kini, makin banyak modus penipuan mengatasnamakan DJP, baik melalui pesan Whatsapp, telepon, SMS, atau email. Yang paling banyak, penipu akan mengabarkan pesan bahwa wajib pajak memiliki sejumlah tunggakan pajak yang perlu segera dibayarkan.

"Jika tidak segera dibayar, biasanya ada ancaman saldo tabungan wajib pajak akan terpotong otomatis," sebut DJP dalam video yang diunggah oleh KPP Pratama Yogyakarta, dikutip pada Jumat (2/2/2024).

Baca Juga:
Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

DJP mengingatkan bahwa layanan resmi call center DJP hanya Kring Pajak 1500200. DJP tidak pernah menghubungi nomor wajib pajak di luar nomor 1500200 dan nomor resmi unit vertikal DJP yang bisa dicek di laman pajak.go.id/id/unit-kerja.

"Jadi apabila ada nomor tidak dikenal yang menghubungi kawan pajak mengatasnamakan DJP, diabaikan saja ya," kata DJP.

Selain lewat telepon, penipuan juga dilakukan lewat email dengan modus menyampaikan Surat Tagihan Pajak (STP).

Baca Juga:
Lapor SPT Tahunan Masih di DJP Online, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Melalui email, penipu juga melampirkan dokumen berformat PDF kepada wajib pajak. Lampiran dokumen ini pun perlu diwaspadai karena dikhawatirkan bakal mengarah pada modus kejahatan phising.

Dalam beberapa waktu terakhir, DJP sudah beberapa kali mengumumkan temuan indikasi penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Modusnya pun bermacam-macam, dengan memanfaatkan media email dan layanan berbagi pesan Whatsapp. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 29 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA CIMAHI

Cimahi Distribusikan SPPT PBB secara Elektronik Mulai Tahun Ini

Selasa, 28 Januari 2025 | 12:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan Masih di DJP Online, Apa Saja yang Perlu Disiapkan?

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ada yang Ngaku-Ngaku Kring Pajak di X/Twitter, Blok Saja Akunnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP