47 Tower Rusun ASN di IKN Mulai Dibangun, Ditarget Rampung Akhir 2024

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai membangun 47 tower rumah susun (rusun) yang akan dihuni oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pertahanan keamanan (hankam) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan pembangunan tower rusun akan dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesainya sepenuhnya pada Desember 2024.

"Kami mendapat challenge dari Bapak Menteri [PUPR Basuki Hadimuljono], minimal pada Juli 2024 sudah terbangun 12 tower beserta meubeler-nya, sehingga sudah dapat langsung dihuni," ujar Iwan dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (29/8/2023).

Lokasi rusun ASN-hankam tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektare. Secara keseluruhan, 47 tower rusun ASN-hankam akan menampung 2.820 unit dengan tipe 98 meter persegi untuk tiap unitnya.

Jika diperinci, sebanyak 31 rusun diperuntukkan bagi ASN dengan jumlah 1.860 unit yang menampung 5.580 orang. Kemudian, rusun hankam terdiri dari 7 rusun untuk anggota Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit yang menampung 2.880 personel.

"Masing-masing tower-nya setinggi 12 lantai, terdiri dari lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasos/fasum (fitness, public space, dan sebagainya), sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk satu orang," kata Iwan.

Iwan mengatakan, pembangunan 47 tower ASN-hankam merupakan dukungan untuk proses pemindahan ASN secara bertahap ke IKN yang dimulai tahun 2024.

"Pembangunan 47 tower rusun yang telah dimulai dengan menggunakan dana APBN senilai Rp9,4 triliun. Sisanya akan menyusul dibangun rusun dengan pendanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," kata Iwan.

Dalam proses pembangunan rusun ASN-hankam di IKN, sedikitnya ada tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) atau lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST).

Iwan menambahkan, Kementerian PUPR akan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN. Sedangkan Otorita IKN akan memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun agar tercipta ekosistem-ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN.

“Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan Otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut,” kata Iwan. (sap)