PEMILIHAN ANGGOTA BPK

32 Kandidat Lolos Seleksi Administrasi DPR

Redaksi DDTCNews | Jumat, 05 Juli 2019 | 15:40 WIB
32 Kandidat Lolos Seleksi Administrasi DPR

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.

JAKARTA, DDTCNews—Tim Panitia Seleksi (Pansel) Komisi XI DPR meloloskan separuh atau 32 dari 64 kandidat calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2019-2024 dalam seleksi kelengkapan administrasi dan makalah.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan tim Pansel sudah melakukan proses seleksi sejak Selasa pekan ini (2/7/2019). Selanjutnya, ke-32 kandidat tersebut diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil laporan Pansel Komisi XI, dalam rapat pleno internal komisi XI, disepakati dan disetujui sebanyak 32 calon anggota BPK lolos dalam proses seleksi administrasi dan makalah,” katanya seperti dikutip dari laman DPR, Jumat (5/7/2019)

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Dalam proses tahap pertama tersebut, Tim Pansel menilai isi makalah yang diajukan oleh peserta. Penilaian dilihat konsistensi keterkaitan antarbagian dalam makalah, kejelasan ide, serta sistematika penulisan.

“Pokok yang terpenting juga adalah kejelasan usulan program dan fokus kegiatan yang akan dilakukan calon jika terpilih sebagai anggota BPK nanti. Itu yang kita nilai bersama-sama,” kata politisi asal Partai Gerindra ini.

Dari 32 nama yang diajukan, terdapat nama yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR. Mereka adalah Pius Lustrilanang, Ahmadi Noor Supit, Daniel Lumban Tobing, Tjatur Sapto Edy, Akhmad Muqowam, dan Nurhayati Ali Assegaf.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Barang dan Kebutuhan Pokok Tetap Dibebaskan PPN

Selain itu juga anggota petahana seperti Harry Azhar Azis, Achsanul Qasasi, dan dari internal BPK seperti Dadang Suwarna. Sementara itu, kandidat yang tidak lolos antara lain Rusdi Kirana dan Ferry Juliantono.

Ke-32 kandidat itu akan berebut 5 posisi anggota BPK yang segera ditinggalkan. Menurut Heri, ke-32 kandidat itu diserahkan kepada DPD agar nanti DPD memberikan rekomendasi nama kepada Komisi XI DPR RI untuk menjalani tahap seleksi selanjutnya.

Komisi XI DPR sendiri selanjutnya akan menyusun jadwal uji kepatutan atau fit and proper test. Uji kepatutan diperkirakan akan digelar Agustus hingga September 2019. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Rabu, 11 Desember 2024 | 18:25 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Barang dan Kebutuhan Pokok Tetap Dibebaskan PPN

Jumat, 06 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Objek PPnBM Bakal Kena PPN 12%, Apa Saja Barang-Barangnya?

Jumat, 06 Desember 2024 | 11:03 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Seimbangkan Penerimaan dan Daya Beli, DEN Dukung PPN Multitarif

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?