3 Perusahaan Investasi Ini Dinyatakan Ilegal

JAKARTA, DDTCNews – Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan 3 perusahaan investasi ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan tiga perusahaan telah ditetapkan sebagai perusahaan yang melanggar hukum. Perusahaan tersebut antara lain Dream for Freedom, Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI), dan United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo).

“Kami bersama OJK telah menetapkan ketiga perusahaan itu telah melanggar hukum dan ilegal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (1/11).

Kegiatan yang dilakukan oleh Dream for Freedom yakni mewajibkan peserta membayar biaya pendaftaran serta memperoleh fasilitas memasang iklan online gratis. Peserta Dream for Freedom bisa memilih paket keikutsertaan dengan nominal yang ditentukan.

Selanjutnya, peserta akan mendapatkan bonus pasif sekitar 1% selama jangka waktu 15 hari, serta bonus aktif senilai 10% jika peserta tersebut mampu merekrut anggota baru. Dream for Freedom menjanjikan penghasilan tetap pada pesertanya sebesar Rp5-500 juta.

Adapun modus yang dilakukan oleh CSI yaitu membentuk koperasi dan menghimpun dana dengan penawaran bunga di atas bunga bank atau mencapai 5%. CSI tidak memiliki izin usaha dari otoritas manapun atas dana yang terkumpul dari masyarakat.

Sedangkan, CSI telah berhasil menghimpun dana yang berasal dari 7.000 pesertanya. Dari seluruh peserta tersebut dikabarkan telah mencapai dana sebanyak Rp2 triliun. Selain itu, UN Swissindo juga telah menghimpun dana sebesar Rp300 juta yang diperoleh dari 300.000 pesertanya.

UN Swissindo dinyatakan telah melakukan kegiatan ilegal yang disebabkan karena tidak memiliki izin dari otoritas keuangan manapun. Keputusan tersebut telah resmi diakui oleh Satgas Waspada Investasi.

UN Swissindo meminta korbannya untuk membayarkan biaya pendaftaran untuk bisa menjadi anggota kelompok, serta korban juga dipaksa untuk mencari debitur lain yang bermasalah untuk ditarik sebagai anggota baru. (Bsi)