PAKET KEBIJAKAN

14% Responden Tidak Tahu Ada Paket Ekonomi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Agustus 2016 | 21:29 WIB
14% Responden Tidak Tahu Ada Paket Ekonomi Pembangunan infrastruktur (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Secara umum para pelaku dunia usaha dan pemerintah daerah sudah mengetahui adanya Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) yang berisi 12 kebijakan.

Ketua Pokja III Satgas Percepatan Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Kantor Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan hal itu merupakan kesimpulan umum hasil survei yang dilakukan pokjanya, berdasarkan 210 responden dari dunia usaha dan pemda.

“Hasil survei menunjukkan bahwa Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) bisa berpotensi efektif dan positif terhadap pembangunan perekonomian nasional,” tutur Raden Pardede, Selasa (2/8)

Baca Juga:
Kantor Pajak Edukasi UMKM soal Pentingnya Pembukuan Sederhana

Dari 157 responden dunia usaha, sejumlah 86% menyatakan mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan, 14% responden mengaku tidak mengetahui mengenai PKE, terutama responden yang berada di daerah.

Sementara itu, dari 53 responden sisanya, pemerintah daerah yang meliputi 25 provinsi, hanya 1,9% yang menyatakan tidak mengetahui mengenai 12 PKE yang dikeluarkan pemerintah.

Menurut Raden Pardede, berdasarkan survei tersebut, maka sosialisasi PKE akan diadakan berdasarkan tema-tema tertentu untuk bisa dipahami oleh semua kalangan yang bersangkutan, salah satunya yaitu roadshow ke beberapa media besar.

Hasil survei itu sendiri adalah cerminan awal PKE yang bisa berpotensi secara efektif. Diharapkan, dengan percepatan pelaksanaan PKE, peningkatan perekonomian nasional akan lebih cepat sebagai upaya untuk membantu kelesuan perekonomian nasional. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 September 2024 | 16:00 WIB KP2KP BANGGAI

Kantor Pajak Edukasi UMKM soal Pentingnya Pembukuan Sederhana

Senin, 26 Agustus 2024 | 13:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Temui Pelaku Usaha Kakao, Kantor Pajak Edukasi PPh dan PPN 1,1 Persen

Minggu, 21 April 2024 | 08:30 WIB KP2KP PINRANG

Edukasi Bendahara soal TER PPh 21, Fiskus: Tak Ada Beban Pajak Baru

Selasa, 27 Februari 2024 | 16:30 WIB KP2KP PAGAR ALAM

Tarif Efektif PPh 21 Bulanan Hanya Untuk Selain Masa Pajak Terakhir

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN