PENYERAHAN ASET

100% Saham PT Aldevco Diambil Alih Pemerintah

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 Maret 2017 | 15:54 WIB
100% Saham PT Aldevco Diambil Alih Pemerintah Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

JAKARTA, DDTCNews – PT Aldevco menyerahkan seluruh saham beserta asetnya kepada pemerintah yang diwakili oleh Direktur Utama PT Aldevco Middyningsih. Penyerahan perusahaan ini diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Middyningsih yang juga sebagai Pelaksana Wasiat PT Aldevco mengatakan penyerahan tersebut sebagai bentuk dari amanat pendiri perusahaannya atau A.R. Soehoed melalui surat wasiat sebelum meninggal dunia. Saham beserta aset-aset, sepenuhnya sudah menjadi milik pemerintah.

"Berdasarkan wasiat yang dibuat oleh Bapak AR. Soehoed, saya diamanatkan untuk melanjutkan proses pengembalian saham ini kepada Pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi saya atau kepentingan pribadi siapapun. Sehingga diharapkan penyerahan PT Aldevco kepada pemerintah dapat mendukung perkembangan industri alumunium di Indonesia, sesuai cita-cita dan Almarhum Bapak AR Soehoed," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Selasa (7/3).

Baca Juga:
Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Sebelumnya ia telah memproses administrasi hukum untuk penyerahan saham dan aset PT. Aldevco dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo pada akhir tahun 2014, yang kemudian ditanggapi dan disambut baik oleh Presiden RI dengan menunjuk tim lintas kementerian, dengan Kemenko Perekonomian sebagai koordinator teknis penyerahan tersebut.

Melalui perwakilan Menko Perekonomian yang menjabat sebagai Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dan Staff Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik Hukum dan Keamanan Elen Setiadi proses penyerahan berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa kementerian teknis dan institusi terkait.

Penyerahan ini telah melalui audit keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangungan (BPKP) dan audit hukum oleh konsultan hukum terhadap PT Aldevco. Hasil audit keuangan dan hukum tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa PT Aldevco layak untuk diterima kembali oleh Pemerintah.

Baca Juga:
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

“Sesuai instruksi langsung dari Bapak Presiden, agar proses penyerahan saham ini dapat segera diselesaikan” tutur Sesmenko Perekonomian Lukita.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan sebagai perwakilan Pemerintah yang berwenang untuk menerima penyerahan, telah memberikan kuasa kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk menandatangani Akta Pengalihan Saham dari PT Aldevco kepada Pemerintah.

"DJKN atas nama Pemerintah, menerima dan menyambut dengan baik penyerahan tersebut, yang selanjutnya akan dibicarakan secara internal untuk melanjutkan industri aluminium di Indonesia,” ujar Dirjen Kekayaan Negara Sonny Loho.

Baca Juga:
DJP Jakpus Gelar Kemenkeu Mengajar di 13 Sekolah, Begini Pesannya

Dengan selesainya proses penyerahan pada hari ini, A.R. Soehoed telah memenuhi janjinya untuk menyerahkan seluruh saham dan aset-aset PT Aldevco kepada Pemerintah. Hal ini menurut Middyningsih telah membuktikan komitmen Almarhum bahwa PT Aldevco yang ia kelola sejak sekitar tahun 1980 adalah semata-mata untuk kepentingan Negara Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadinya.

Setidaknya jumlah kewajiban dan ekuitas PT Aldevco sebesar Rp137,88 triliun. Angka tersebut berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PT Aldevco dikabarkan memiliki 624 lembar saham dengan kisaran nilai Rp1 juta per lembarnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 14 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kumpulkan Jajarannya, Sri Mulyani Bahas Isu Strategis Termasuk Coretax

Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 10:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DJP Jakpus Gelar Kemenkeu Mengajar di 13 Sekolah, Begini Pesannya

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN