Ilustrasi. (DDTCNews)
HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam mencatatkan penerimaan pajak dari pelaku bisnis yang beriklan dan berjualan secara online di Google, YouTube atau Facebook mencapai VND1,14 triliun atau setara dengan Rp693,3 miliar pada 2020.
Dalam laporannya, setoran pajak tersebut berasal dari PPN senilai VND519 miliar dan PPh sejumlah VND624 miliar. Otoritas pajak menyebut banyak bisnis tradisional yang beralih menggunakan sistem online akibat pandemi Covid-19.
"Secara khusus, aktivitas bisnis digital mencatat perkembangan yang sangat pesat," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (9/2/2021).
Otoritas juga mengamati tak sedikit perusahaan online baru yang bermunculan lantaran masyarakat berusaha menciptakan sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform online diprediksi akan terus meningkat di masa datang.
Pada 2020, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan semua bisnis asing yang mendapat keuntungan dari aktivitas online di Vietnam menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.
Departemen Perpajakan Umum pun meminta perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Vietnam menyerahkan data pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah meyakini potensi penerimaan pajak dari aktivitas online di Vietnam sangat besar.
Merujuk data dari 45 bank komersial, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun atau Rp925,3 miliar dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.
"Penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform digital akan terus meningkat berkat pesatnya perkembangan layanan ekonomi digital," kata perwakilan Departemen Umum Perpajakan seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
salah satu bisnis yang masih aktif atau berjalan adalah bisnis melalui sistem online. maka dari itu, pemerintah harus mengecek memperhatikan wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan.