VIETNAM

Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Dian Kurniati | Selasa, 09 Februari 2021 | 15:00 WIB
Wah, Setoran Pajak dari Facebook & Google Cs Tembus Rp690 Miliar

Ilustrasi. (DDTCNews)

HANOI, DDTCNews – Otoritas pajak Vietnam mencatatkan penerimaan pajak dari pelaku bisnis yang beriklan dan berjualan secara online di Google, YouTube atau Facebook mencapai VND1,14 triliun atau setara dengan Rp693,3 miliar pada 2020.

Dalam laporannya, setoran pajak tersebut berasal dari PPN senilai VND519 miliar dan PPh sejumlah VND624 miliar. Otoritas pajak menyebut banyak bisnis tradisional yang beralih menggunakan sistem online akibat pandemi Covid-19.

"Secara khusus, aktivitas bisnis digital mencatat perkembangan yang sangat pesat," bunyi laporan tersebut, dikutip Selasa (9/2/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Otoritas juga mengamati tak sedikit perusahaan online baru yang bermunculan lantaran masyarakat berusaha menciptakan sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform online diprediksi akan terus meningkat di masa datang.

Pada 2020, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU Keamanan Siber Negara yang mewajibkan semua bisnis asing yang mendapat keuntungan dari aktivitas online di Vietnam menyimpan datanya di dalam negeri dan menyerahkan data keuntungannya ke otoritas pajak.

Departemen Perpajakan Umum pun meminta perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di Vietnam menyerahkan data pendapatannya dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah meyakini potensi penerimaan pajak dari aktivitas online di Vietnam sangat besar.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Merujuk data dari 45 bank komersial, terdapat lebih dari 18.300 organisasi dan individu di Hanoi yang menghasilkan keuntungan VND1,46 triliun atau Rp925,3 miliar dari penjualan online melalui Google, Facebook, dan Youtube.

"Penerimaan pajak dari kegiatan bisnis di platform digital akan terus meningkat berkat pesatnya perkembangan layanan ekonomi digital," kata perwakilan Departemen Umum Perpajakan seperti dilansir vietnamplus.vn. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

10 Februari 2021 | 23:32 WIB

salah satu bisnis yang masih aktif atau berjalan adalah bisnis melalui sistem online. maka dari itu, pemerintah harus mengecek memperhatikan wajib pajak agar tidak melakukan kecurangan.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?