PROVINSI SUMATRA UTARA

Wah, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Diperpanjang 1 Bulan

Dian Kurniati | Senin, 16 November 2020 | 09:59 WIB
Wah, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Diperpanjang 1 Bulan

Ilustrasi. 

MEDAN, DDTCNews – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hingga 15 Desember 2020.

Kepala Bidang Pajak Kendaran Bermotor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Sumut Syaiful Bahri mengatakan semula pemprov hanya merancang program pemutihan pajak selama sebulan, yakni 15 Oktober hingga 14 November 2020. Namun, pemprov menilai program tersebut terlalu singkat.

"Karena adanya Covid-19, para wajib pajak mengalami keterbatasan pergerakan karena harus menerapkan protokol kesehatan," katanya, dikutip pada Senin (16/11/2020).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Syaiful mengatakan program pemutihan tersebut berupa pembebasan denda administrasi pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Menurutnya, kebijakan itu untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak yang terdampak Covid-19.

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari program pemutihan pajak. Pemprov awalnya menargetkan penerimaan Rp200 miliar dari program pemutihan pajak. Namun, hingga 14 November 2020, realisasinya baru sekitar Rp175 miliar atau 85%.

Syaiful berharap wajib pajak beramai-ramai memanfaatkan perpanjangan insentif pajak daerah tersebut. Wajib pajak dapat mendatangi kantor Samsat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Dilansir sumut.indozone.id, kantor Samsat buka setiap hari kerja, yakni Senin hingga Kamis pukul 09.00-14.00 WIB, serta Jumat pukul 09.00-12.00 WIB. Sementara pada hari Sabtu, pelayanan dibuka untuk jenis Samsat Induk, Samsat Keliling, dan Samsat Gerai pukul 09.00-13.00 WIB.

Syaiful memastikan pelayanan di kantor Samsat telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19. Petugas dan pengunjung wajib mengenakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki kantor, dan menjaga jarak. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

11 Februari 2021 | 15:17 WIB

pejabat penipu, kapan pula BBNKB gratis... mati juga pak, bnyak harta gak menjamin masuk surga, bertobatlah dengan agama yg baik

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN