PMK 125/2020

Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 September 2020 | 17:35 WIB
Sri Mulyani Rilis PMK Baru PPN DTP Kertas Koran dan Majalah

Tampilan depan salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah pada tahun anggaran 2020.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 125/PMK.010/2020. Terbitnya PMK ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap produktivitas media massa cetak.

“Bentuk dukungan pemerintah bagi sektor industri media massa cetak … diatur dalam peraturan menteri keuangan,” demikian bunyi salah satu bagian pertimbangan PMK tersebut, dikutip pada Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:
Ini Aturan Pengiriman Keputusan dan Dokumen Elektronik ke Wajib Pajak

Adapun PPN DTP untuk tahun anggaran 2020 diberikan atas impor keras koran dan/atau kerta majalah oleh perusahaan pers, baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Selain itu, ada pula penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Perusahaan pers yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers berupa perusahaan media cetak yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.

Penerbit surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) 58130. Kode KLU merupakan kode KLU yang tercantum SPT Tahunan PPh 2019 yang telah dilaporkan wajib pajak (WP).

Baca Juga:
PMK 81/2024: Ini Bentuk Dokumen dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kode KLU juga bisa memakai kode KLU dalam SPT Tahunan PPh 2018 (bagi WP yang kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh 2019-nya belum jatuh tempo) atau data yang terdapat dalam administrasi perpajakan/masterfile WP (bagi WP yang baru terdaftar setelah 2019).

Kertas koran merupakan kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017. Kertas majalah merupakan kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, 4805, 4810, dan 4811 BTKI 2017.

“Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah … dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah,” demikian bunyi penggalan Pasal 6 PMK yang berlaku setelah 7 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 8 September 2020 ini. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

15 September 2020 | 20:58 WIB

Mohon maaf min, untuk pengiriman buku DDTC paling lambat kapan ya? Saya kok sudah 2 minggu belum di dapat

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 12 November 2024 | 14:06 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Pengiriman Keputusan dan Dokumen Elektronik ke Wajib Pajak

Jumat, 18 Oktober 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Bakal Batasi Pelaporan SPT Tahunan Berbentuk Kertas

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

BERITA PILIHAN
Senin, 13 Januari 2025 | 19:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Nota Retur?

Senin, 13 Januari 2025 | 18:30 WIB ASET KRIPTO

Langkah Lanjutan Setelah Pengawasan Aset Kripto Berpindah ke OJK

Senin, 13 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Beberapa PMK Soal DPP Nilai Lain akan Direvisi Secara Omnibus

Senin, 13 Januari 2025 | 17:30 WIB PMK 115/2024

Aturan Baru Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Download di Sini!

Senin, 13 Januari 2025 | 17:15 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Registrasi dan Pembuatan Faktur Diperbaiki, Ini Keterangan DJP

Senin, 13 Januari 2025 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Pembuatan Faktur di Coretax Masih Terkendala, Ini Kata Apindo

Senin, 13 Januari 2025 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Gagal Upload Faktur dan Dapat Notifikasi Saved Invalid, Ini Solusinya

Senin, 13 Januari 2025 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Sebut Pbk atas Pembayaran Pajak Sebelum 2025 Bisa Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Ingat! e-Registration Tak Lagi Bisa Diakses, Daftar NPWP Lewat Coretax

Senin, 13 Januari 2025 | 14:30 WIB PMK 115/2024

Soal Revisi PMK Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai, Ini Kata DJBC