Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
![[Academy]_Practical Course: SPT PPh Badan 2024 Batch 2_[7-Okt-24 - 22-Okt-24]_Top Artikel_Desktop](https://ddtc-cdn1.sgp1.digitaloceanspaces.com/banners/241007102034960x180-DDTCAcademy-SPTPPhBadan2024Batch2-TopArtikel-Desktop.webp)
Petugas melayani pengurusan perizinan usaha di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (7/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
JAKARTA, DDTCNews—Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui masih terdapat beberapa jenis izin yang belum didelegasikan dari kementerian terkait kepada BKPM.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sekitar 200 jenis izin akan didelegasikan kepada BKPM. Namun, BKPM menghitung terdapat 90 jenis izin yang saat ini sudah didelegasikan penuh kepada BKPM.
"Kasih kami waktu satu hingga dua bulan lagi. Sekarang memang baru 90 jenis izin yang sudah didelegasikan kepada kami. Nanti, kami akan terus sosialisasikan kepada kementerian terkait," ujar Bahlil, Rabu (22/7/2020).
Pendelegasian kewenangan perizinan ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu.
Tidak hanya perizinan, kewenangan pemberian fasilitas investasi mulai dari tax allowance, tax holiday, hingga fasilitas pajak untuk impor barang modal juga bakal didelegasikan kepada BKPM.
Tujuannya, usaha-usaha yang memiliki nomor induk berusaha tidak perlu lagi mengurus izin usaha secara berlapis-lapis pada setiap kementerian terkait dan cukup melalui BKPM melalui online single submission (OSS).
Namun, pelaksanaan pendelegasian kewenangan itu tidak mudah. BKPM harus menyusun terlebih dahulu norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) atas perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang didelegasikan kepada BKPM.
Selain itu, BKPM juga diberikan tugas untuk mengkoordinasikan langkah perbaikan peringkat ease of doing business (EoDB), melakukan evaluasi pelaksanaan perizinan dan pemberian fasilitas, memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait, dan memfasilitasi pelaku usaha dalam pengurusan izin dan pemberian fasilitas investasi.
Pelaksanaan dari tugas-tugas ini wajib dilaporkan oleh BKPM kepada Presiden setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
#MariBicara OSS atau Online Single Submission sudah banyak membantu pelaku usaha dalam mengawali langkah membentuk entitas usaha. Hal yang begitu menantang adalah BKPM dengan yakin membutuhkan waktu 1 – 2 bulan untuk menyiapkan pendelegasian administratif dari kementerian terkait kepada BKPM atas 200 jenis perizinan. Padahal dalam proses membentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) atas perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang didelegasikan kepada BKPM tidaklah mudah. Kita tunggu saja kelanjutan dobrakan Presiden bersama BKPM dalam rangka meningkatan indeks EoDB di ASEAN maupun ASIA. #MariBicara Semoga Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik oleh investor dari berbagai negara yang pada gilirannya mampu meningkatkan PDB dan ekonomi mikro di berbagai daerah.
