INGGRIS

Layanan Streaming Hingga Barang Online Bakal Dikenai Pajak Penjualan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 November 2021 | 16:30 WIB
Layanan Streaming Hingga Barang Online Bakal Dikenai Pajak Penjualan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris berencana memungut pajak penjualan daring (online) atas layanan streaming seperti Netflix dan Spotify, e-book, surat kabar daring, dan barang yang dipesan secara daring, tetapi diambil di toko.

Departemen keuangan Inggris menyatakan akan menyelenggarakan konsultasi publik terkait dengan pajak penjualan barang dan jasa elektronik tersebut. Selain itu, skema pemungutan pajak penjualan tersebut juga tengah ditindaklanjuti.

“Kami akan segera meluncurkan konsultasi publik tentang pajak penjualan barang dan jasa daring yang diharapkan dimulai tahun depan,” kata Departemen Keuangan seperti dilansir theguardian.com, Kamis (4//11/2021).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Dalam konsultasi tersebut, pemerintah juga akan membeberkan kemungkinan adanya biaya tambahan dari pajak baru tersebut. Alhasil, akan ada tanggungan yang lebih berat, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

Rencananya, penerimaan dari pajak penjualan daring akan dialokasikan untuk mendanai program pengurangan beban usaha untuk pedagang eceran. Selain itu, pajak penjualan daring ini juga untuk menciptakan kesetaraan berusaha.

Pemerintah juga meyakini pajak penjualan daring dengan tarif 1-2% agaknya tidak akan banyak menambah penerimaan negara. Namun, kehadiran pajak penjualan daring tersebut setidaknya dapat menyeimbangkan beban pajak antara ritel konvensional dan ritel daring.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Pemilik toko konvensional mengeklaim selama ini dirugikan karena membayar pajak yang lebih tinggi ketimbang toko retail elektronik seperti Amazon, Boohoo dan Asos sehingga banyak konsumen yang beralih berbelanja online.

Menteri Keuangan Rishi Sunak sebelumnya menyatakan komitmennya untuk membantu bisnis ritel kecil dan perhotelan. Menkeu berencana memberikan fasilitas pengurangan atau diskon pajak sampai dengan 50% atau hingga GBP110.000 atau Rp2,15 miliar per usaha selama 1 tahun. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 November 2021 | 23:23 WIB

Indonesia juga sudah mengenakan pajak netflix per september 2020 kemarin. Selain itu, pengenaan pajak terhadap layanan online mamang dianggap akan memberatkan, tapi akan memberikan keadilan bagi toko konvensional. Hanya saja, pasti akan ada keberatan bagi para konsumen layanan online tersebut

04 November 2021 | 22:14 WIB

Tentunya, apapun itu ketika mendapatkan hasil atau menambah pendapatan mereka perlu dikenai pajak.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN