Kebutuhan Listrik Masih Tinggi, Menteri Ini Tolak Rencana Pajak Karbon

MANILA, DDTCNews – Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi menilai negaranya belum siap menerapkan pajak karbon sebagai langkah untuk mengurangi emisi karbon dioksida, terutama di sektor tenaga listrik.

Cusi mengatakan penerapan pajak karbon berpotensi menyebabkan usaha kelistrikan Filipina menjadi tidak kompetitif ke depannya. Belum lagi, sambungnya, kebutuhan pemenuhan listrik saat ini masih sangat tinggi.

"Sampai sekarang kami masih ingin meningkatkan kapasitas listrik. Jadi untuk saat ini, kami merasa belum siap untuk menerapkan pajak karbon," katanya, Selasa (9/3/2021).

Cusi menuturkam pemerintah masih terus berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit listrik. Sejak menjabat sebagai menteri energi, ia terus mendorong investasi pada semua sumber energi potensial demi memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

Pemerintah Filipina, lanjutnya, bahkan sedang menjajaki nuklir sebagai sumber energi baru. Selain itu, ia mengklaim sudah makin banyak investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang energi terbarukan.

Menurutnya, integrasi energi terbarukan juga penting sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi energi. Investasi tersebut misalnya pada pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, serta sumber energi asli lainnya.

"Filipina adalah salah satu penyumbang emisi karbon paling sedikit, tetapi kami melakukan tugas kami untuk membantu menyelamatkan lingkungan kami," ujarnya seperti dilansir pna.gov.ph.

Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji pengenaan pajak karbon untuk mendorong energi yang lebih ramah lingkungan. Selain di sektor listrik, instrumen pajak karbon juga rencananya mencakup sektor transportasi. (rig)