Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
.jpg)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019. (tangkapan layar Youtube Setkab)
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi virus Corona yang tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional.
Jokowi mengatakan pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian. Dia ingin penggunaan dana tersebut dilakukan secara akuntabel sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan baik tanpa ada masalah di kemudian hari," katanya usai menerima LHP LKPP 2019 dari BPK di Istana Negara, Senin (20/7/2020).
Jokowi menilai 2020 sebagai masa yang berat karena pemerintah harus menyelesaikan krisis kesehatan dan perekonomian sekaligus. Oleh karena itu, pengawasan dari BPK sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana penanganan virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, bantuan dana dari pemerintah tersebut sudah sangat dinantikan oleh rakyat yang terdampak oleh pandemi. Dia pun meminta meminta para menteri dan kepala lembaga berani menjalankan program-program penanganan pandemi secara cepat dan tepat.
"Kecepatan itu sangat penting, apalagi di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi seperti ini. Percuma kita miliki anggaran tapi anggaran tersebut tidak bisa dibelanjakan secara cepat untuk rakyat," ujarnya.
Jokowi lantas memerintahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mampu menjadi bagian dari solusi percepatan pencairan dana penanganan pandemi tersebut.
Kepada aparat penegak hukum di Kejaksaan, Polri, dan KPK, Jokowi mengharapkan aspek pencegahan yang dikedepankan. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurutnyam pemerintah sudah menganggarkan dana besar untuk penanganan pandemi virus Corona sehingga pemanfaatannya juga harus segera dirasakan oleh masyarakat. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Upaya Pemerintah dalam mengatasi dampak ekonomi Covid-19 patut untuk diapresiasi. Hal itu karena Pemerintah telah menganggarkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk penanganan dan perbaikan dampak Covid-19 di masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dalam penanganannya selain berfokus pada pelibatan lembaga pengawas (BPK, LKPP) atau penegak hukum (Kejaksaan, Polisi, KPK), perlu juga dilakukan perbaikan tata kelolanya. Hal itu karena dalam penanganan Covid-19 masih memiliki masalah, diantaranya: 1) data penerima Bansos Covid-19 yang tumpang tindih, tidak sesuai, bahkan tidak ada. Sehingga seharusnya dilakukan integrasi data penerima tersebut, karena banyak program Bansos yang disalurkan oleh berbagai instansi Pemerintah kepada masyarakat, namun tidak terintegrasi. 2). lakukan integrasi pengadaan barang dan jasa. Karena banyak barang/jasa yang disalurkan ke masyarakat justru telah ada atau tidak tepat. Sehingga kedua hal tersebut seharusnya diperbaiki oleh Pemerintah.
