TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Kode Jenis Pajak

Ringkang Gumiwang | Jumat, 21 Mei 2021 | 16:00 WIB
Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Kode Jenis Pajak

SAAT membuat kode billing, wajib pajak diharuskan untuk mengisi kode jenis pajak dan kode jenis setoran sesuai dengan pajak yang ingin disetorkan. Untuk mencari tahu kode jenis pajak dan kode jenis setoran, Anda bisa melihat di sini.

Lantas, bagaimana jika wajib pajak salah mengisi kode tersebut. Tentu, ini bisa menjadi persoalan. Meski begitu, wajib pajak tidak perlu panik. Ditjen Pajak menyediakan solusi bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahannya melalui layanan Pemindahbukuan (Pbk).

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai atau seharusnya. Untuk mendapatkan layanan pemindahbukuan, wajib pajak harus mengajukan surat permohonan.

Baca Juga:
Cara Ajukan Permohonan Pemindahbukuan Lewat e-Pbk Versi 2.0

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan Pbk ketika salah mengisi kode jenis pajak atau jenis setoran. Mula-mula, pastikan Anda menyiapkan formulir permohonan Pbk terlebih dahulu.

Selain itu, siapkan bukti setoran pajak asli untuk nantinya dilampirkan. Untuk mendapatkan formulir permohonan Pbk, silakan akses di sini. Setelah itu, isi seluruh data atau informasi yang diminta dalam formulir tersebut.

Nanti, Anda diarahkan untuk mengisi data sesuai dengan bukti setoran pajak. Setelah itu, Anda akan mengisi data untuk diajukan pemindahbukuan. Nah, silakan isi kode jenis pajak atau setoran pajak yang seharusnya.

Baca Juga:
Cara Unduh Sertifikat Elektronik di Laman e-Nofa

Jika sudah, ajukan formulir itu ke kantor pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Permohonan Pbk dapat disampaikan melalui dua cara yaitu secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui pos/jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke KPP.

Untuk diperhatikan, pastikan surat setoran pajak yang diajukan Pbk tidak digunakan atau dilaporkan pada surat pemberitahuan (SPT). Silakan Anda untuk melakukan pembetulan SPT dahulu sebelum melakukan Pbk atas surat setoran pajak tersebut.

Selanjutnya, jangka waktu penyelesaian permohonan Pbk adalah 30 hari sejak surat permohonan Pbk diterima lengkap. Jika tidak lengkap atau kurang, DJP akan mengirimkan pemberitahuan permohonan Pbk ditolak. Bila lengkap, DJP akan mengirimkan bukti Pbk. Selesai. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

26 Mei 2021 | 21:39 WIB

tips yang sangat berguna dan praktikal. penjelasan untuk mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Kode Jenis Pajak, juga mudah dipahami.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 19 Desember 2024 | 18:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar BPHTB secara Online di Jakarta

Kamis, 12 Desember 2024 | 19:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Lewat Aplikasi Signal

Kamis, 05 Desember 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Baru Login DJP Online saat Fitur MFA Diimplementasikan

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?