World Bank Minta Indonesia Tinjau Ulang Kebijakan Fiskal, Ada Apa?

JAKARTA, DDTCNews – Laporan terbaru World Bank menyebut Indonesia perlu meninjau ulang kebijakan fiskal yang terkait dengan pemerintah daerah. Perubahan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik di masa mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Global Director World Bank for Urban, Disaster Risk Management, Resilience and Land Global Practice Sameh Wahbah. Menurutnya, peninjauan ulang kebijakan fiskal ditujukan untuk mekanisme alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan pajak daerah.

“Publikasi ini tidak hanya laporan resmi World Bank untuk mencapai kota yang layak huni dan berkelanjutan tapi juga mendorong pemerataan yang lebih baik,” katanya dalam rilis Laporan World Bank bertajuk ‘Overview Time to ACT: Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia’, Kamis (3/10/2019).

Sameh mengungkapkan hasil dari laporan World Bank tersebut menunjukan perlunya beberapa perubahan kebijakan fiskal untuk mewujudkan tata kota yang layak huni. Perubahan pertama terkait dengan mekanisme alokasi anggaran transfer ke daerah.

Menurutnya, penerapan dana transfer yang berdasarkan jumlah penduduk tidak efektif dalam mengakselerasi penyedian layanan dasar kepada masyarakat. Wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah, kawasan terpencil, dan daerah nonperkotaan tetap tertinggal dalam hal pembangunan dibandingkan wilayah yang sudah maju terlebih dahulu.

“Keterbatasan kapasitas lokal untuk daerah nonperkotaan perlu dikikis dan peningkatan kapasitas pusat untuk mengatur dan memantau kinerja pemerintah daerah,” paparnya.

Selanjutnya, perubahan kedua terkait kebijakan pajak di level daerah. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas daerah dalam memungut pajak bumi dan bangunan (PBB). Laporan World Bank menunjukan kinerja setoran PBB di Indonesia sebesar 0,57% dari PDB nasional.

Angka tersebut merupakan salah satu yang terendah di antara negara G20. Prancis mempunyai penerimaan PBB mencapai 4,3% PDB. Jepang memiliki setoran PPB sebesar 2,69% PDB. Selain itu, kue atas setoran pajak penghasilan juga perlu ditingkatkan untuk pemerintah daerah.

“Perlunya untuk ubah rumus transfer fiskal untuk memberikan bobot lebih kepada jumlah penduduk. Untuk pendapat asli daerah, disarankan porsi pajak penghasilan yang lebih besar," imbuhnya. (kaw)