Warning DPR: Tambah Kementerian Harus Perhatikan Ketersediaan Anggaran

JAKARTA, DDTCNews - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Putra Nababan mengingatkan penambahan kementerian negara oleh pemerintah terpilih harus memperhatikan ruang fiskal yang tersedia.

Putra mengatakan penambahan kementerian akan berimplikasi pada penunjukan pejabat hingga penyediaan kantor baru. Menurutnya, penambahan kementerian tidak boleh terlalu membebani APBN.

"Kalau ada menteri tambahan, kementerian tambahan, atau lembaga tambahan, pasti ada dirjennya, pasti ada direkturnya, pasti ada kantornya, dan lain sebagainya. Anggaran itu akan berat," katanya, dikutip pada Senin (15/7/2024).

Putra mengatakan penambahan kementerian perlu memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, aspek yang juga perlu diperhatikan yakni upaya menjaga stabilitas ruang fiskal dan postur APBN.

Dia menjelaskan APBN harus dibelanjakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan birokrasi. Pemerintah pun harus memastikan manfaat setiap belanja APBN harus dapat dirasakan oleh rakyat.

Putra menilai belanja untuk kepentingan birokrasi, termasuk pegawai, relatif sudah sama besar dengan belanja untuk kebutuhan rakyat. Menurutnya, beban belanja birokrasi ini berpotensi makin besar apabila kementerian negara bertambah.

"Artinya masyarakat tidak mendapatkan yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ini yang kita warning," ujarnya.

UUD 1945 mengamanatkan Indonesia menganut sistem presidensial sehingga jumlah kementerian yang dibutuhkan dalam suatu kabinet tergantung pada kebutuhan presiden dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pada saat ini, DPR dan pemerintah pun tengah membahas revisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, yang disepakati sebagai inisiatif DPR.

UU Kementerian Negara di antaranya mengatur mengenai jumlah kementerian negara. Pembahasan RUU Kementerian Negara ini ditargetkan rampung dan disahkan sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir pada September 2024.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan pembentukan kementerian baru para prinsipnya akan diselaraskan dengan strategi pencapaian visi dan misi presiden. Pembentukan kementerian merupakan hak prerogatif presiden, yang dalam prosesnya akan menyesuaikan kebutuhan serta memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (sap)