PROVINSI SUMATERA SELATAN

Warga Bisa Bayar Pajak Kendaraan di Kantor Pos

Awwaliatul Mukarromah | Jumat, 21 Oktober 2016 | 14:01 WIB
Warga Bisa Bayar Pajak Kendaraan di Kantor Pos

PALEMBANG, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Selatan (Sumsel) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Sumsel membuat terobosan untuk mempermudah masyarakat menunaika‎n kewajibannya membayar pajak.

Terobosan itu yakni proses pembayaran pajak yang bisa dilakukan di kantor Pos. Untuk itu dalam waktu dekat pihak terkait akan segera memperkenalkan dan menjelaskan bagaimana sistem atau cara pembayaran pajak tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dispenda‎ Sumsel Marwan Fansuri mengatakan PT Pos telah melakukan pertemuan bersama pihak Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sumsel membahas program tersebut.

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Dia juga mengatakan dalam waktu dekat giliran Dispenda Sumsel akan melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman mengenai kesepakatan kerja pembayaran pajak.

"Kantor pos itu kan sudah ada hingga ke pelosok-pelosok desa. Tentunya dengan adanya program ini sangat membantu para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya," ujarnya seperti dilansir dari Sriwijaya Post, Kamis (20/10).

Marwan menambahkan program tersebut direncanakan memiliki dua cara pembayaran. Yang pertama, warga tinggal datang menunjukkan identitas kemudian mesin yang terkoneksi dan langsung keluar notis pajak alias besaran yang harus dibayar.

Alternatif kedua, apabila mesin belum‎ siap warga masih bisa membayar di kantor pos. Berkas yang telah terkumpul akan dibawa oleh petugas ke kantor samsat untuk membayarkan pajak kendaraan masyarakat.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP